Wali Nanggroe Minta Fungsi Lembaga Imum Mukim Dimaksimalkan

waktu baca 2 menit
Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar, saat membuka kegiatan Loka Karya Penguatan Pemerintahan Mukim di Blangpidie, Aceh Barat Daya, Kamis, 8 Juni 2023.

Theacehpost.com | ACEH BARAT DAYA – Sebagai salah satu pelaksana pemerintahan adat, keberadaan lembaga imum mukim di Aceh perlu dimaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan.

Selain itu, juga diperlukan perhatian pemerintah, baik Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, agar pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Lembaga Imum Mukim berjalan maksimal.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar, saat membuka kegiatan Loka Karya Penguatan Pemerintahan Mukim di Blangpidie, Aceh Barat Daya, Kamis, 8 Juni 2023.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun MPA, memberikan keterangan, Wali Nanggroe hadir ke Blangpidie memenuhi undangan untuk membuka kegiatan tersebut.

Pada kesempatan itu, di hadapan para imum mukim se-Aceh Barat Daya, Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa, legalitas keberadaan Lembaga Imum Mukim telah diatur dalam berbagai produk hukum, mulai dari Undang-undang (UU) hingga Qanun Aceh.

banner 72x960

“Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Imum Mukim harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wali Nanggroe.

Agar fungsi dan tangungg jawab Lembaga Imum Mukim dapat berjalan maksimal, Wali Nanggroe menambahkan, sangat diperlukan adanya penataan mukim yang baik, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, akselerasi koordinasi pembangunan, penyelenggaraan adat istiadat, dan peningkatakan pelayanan sesuai dengan tingkat perkembangan, dan kemajuan pembangunan Aceh.

“Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan rumusan-rumusan strategis, khususnya pola hubungan kerja antara pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong, yang akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dijadikan rencana program strategis kabupaten/kota sesuai dengan fungsi mukim,” kata Wali Nanggroe.

Pada kesempatan itu, Wali Nanggroe juga meminta agar para imum mukim proaktif mengindentifikasi setiap permasalahan di wilayah kerja masing-masing.

Sementara itu, Ketua Forum Imum Mukim (FIM) Kabupaten Abdya Muhammad Yasin Yusuf menyampaikan terimak asih atas terlaksananya loka karya tersebut.

“Sebagai wahana belajar kami dan seluruh peserta yang hadir, dan juga untuk menegaskan kembali tupoksi dari imum mukim, khususnya di Aceh Barat Daya,” kata Muhammad Yasin. []

Komentar Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *