YARA dan Nasir Djamil Desak Penegak Hukum Periksa Dirut PDAM Langsa
Theacehpost.com | LANGSA – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin dan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera memeriksa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumunieng Langsa karena diduga oleh Aliansi Aktivis Merdeka (Alaska) sebagai lumbung korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Kita meminta Kejati untuk tidak diam terhadap adanya dugaan KKN di tubuh PDAM Langsa. Seharusnya ini menjadi atensi khusus Kejaksaan terkait keluhan masyarakat banyak di Kota Langsa,” ujar Safaruddin kepada Theacehpost.com melalui telepon seluler menyahuti kegelisahan masyarakat terhadap buruknya pelayanan PDAM Langsa, Senin, 6 Maret 2023.
Persoalan PDAM di Langsa menjadi pembicaraan hangat dari berbagai kalangan. Hal tersebut karena sudah menjadi hajat banyak orang, apa lagi menyangkut kebutuhan air bersih dan adanya dugaan KKN yang meresahkan masyarakat. Kejaksaan hendaknya merespon dengan cepat.
Hal senada dikatakan Nasir Djamil. Jika benar laporan masyarakat pelanggan PDAM Langsa terkait adanya praktik KKN, maka pihak penegak hukum di Langsa dalam hal ini Kapolres dan Kejaksaan tidak boleh diam terkait keresahan itu.
“Harus turun melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran terhadap dugaan KKN tersebut. Apalagi kita tahu Pj Wali Kota Langsa sedang melakukan perbaikan ekonomi masyarakat melalui pembangunan, jangan sampai program Pj Wali Kota terganggu karena nimimnya kepercayaan publik,” paparnya.
Ia mengajak seluruh elemen agar mendukung program pemerintah daerah untuk menyejahterahkan masyarakat melalui perbaikan ekonomi, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penegak hukum harus gerak cepat jangan diam, kalau penegak hukum diam, bagaimana nanti hidup masyarakat semakin tidak tenang,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pemerintah daerah selalu memberika penyertaan modal kepada PDAM Langsa. Namun dana habis puluhan miliar tak berdampak apapun terhadap perbaikan pelayanan kepada pelanggan.
“Kita juga mendengar adik-adik pemuda yang tergabung dalam Alaska saat melakukan aksi unjuk rasa menyebut tingginya kebutuhan pegawai di PDAM Langsa hingga mencapai delapan miliar lebih setiap tahunnya. Juga diduga tertutupnya proses penerimaan kariawan di perusahaan daerah itu,” imbuhnya. []
