Tekan Angka Kematian di RS, Pemerintah Siapkan Ini
Theacehpost.com | JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berhasil menyusun protokol standar terapi penanganan Covid 19.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rapat Koordinasi (Rakor) virtual pengendalian Covid 19 di 8 provinsi meminta agar Kemenkes segera melakukan sosialisasi protokol ini ke seluruh rumah sakit di 8 provinsi utama.
“Saya minta mulai minggu depan Kemenkes segera menyosialisasikan protokol terapi ini kesemua RS rujukan di 8 provinsi plus Aceh,” ujarnya di Jakarta Senin 21 September 2020.
Usai disosialisasikan, imbuh Menko Luhut, Kemenkes diminta untuk melakukan pendampingan implementasi termasuk memberikan pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan lalu memonitor pelaksanaannya.
Selain melakukan sosialisasi protokol standar terapi penanganan pasien Covid 19, dia juga meminta agar Kemenkes memastikan ketersediaan obat dan alat terapi yang disebutkan dalam panduan tersebut.
“Tim gugus tugas yang dibentuk oleh Kemenkes harus segera turun, saya minta Kamis (24 September 2020), Kemenkes melaporkan hal ini kepada saya,” tegas Menko Luhut.
Agar penanganan pasien Covid 19 dapat lebih baik, diapun meminta rumah sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah-daerah juga membantu RS-RS rujukan untuk mengimplementasikan protokol terapi pasien Covid 19.
“Saya minta bidang kesehatan dan Kesdam masing-masing Polda dan Kodam untuk membantu monitoring implementasi protokol terapi penanganan pasien Covid 19,” tambahnya kepada Polda dan Kodam dari 8 provinsi yang hadir pada rakor itu.
Dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Menkes Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Alexander Ginting mengungkapkan bahwa protokol standar terapi penanganan pasien Covid 19 ini berisi tatalaksana manajemen klinis ringan, sedang dan berat.
“Protokol yang disusun bersama 5 organisasi profesi dokter spesialis yakni PDPI, PAPDI, IDAI, PERDATIN, PERKI) dan berdasarkan pedoman WHO ini sudah termasuk standar penanganan serta obat yang harus diberikan kepada pasien berdasarkan derajat kasusnya,” jelasnya kepada Menko Luhut.
Lebih jauh, Alexander menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera menyosialisasikan protokol tersebut ke seluruh provinsi yang menjadi prioritas penanganan Covid 19 pemerintah saat ini.
Setelah itu, diapun mengatakan bahwa Kemenkes akan melakukan mentoring klinis klinis ke berbagai ICU RS rujukan dan RS perawatan secara periodik baik virtual maupun langsung untuk menurunkan angka kematian.
“Yang tidak kalah penting adalah kami juga akan memperkuat sistem deteksi dini Covid 19 yang terstandar, memastikan setiap RS rujukan dan RS perawatan memiliki pasokan medis dan peralatan yang memadai dalam setiap fase CICO (Circulation, Inflamation, Coagulapathy, Oxigenation),” lapor Alexander.
Latar belakang penyusunan Protokol Standar Perawatan Pasien Covid 19 ini adalah untuk menekan angka kematian pasien Covid 19 di ICU.
“Riset kami menunjukkan bahwa sistem rujukan yang berbelit, pasien terlambat datang ke pusat pengobatan, diagnosis terlambat diberikan, pengobatan yang tidak adekuat maupun ketidak-tersediaan ventilator yang berpengaruh pada angka mortalitas di ICU,” pungkas Alexander.
Hadir dalam rakor tersebut antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kodam, Polda serta RS rujukan maupun RS perawatan Covid 19 dari 8 provinsi utama dan Provinsi Aceh.
Editor: Eko Deni Saputra
