PRP Minta EO dan Panitia Sabang Marine Festival 2023 Diperiksa Penegak Hukum
Pelaksanaan Sabang Marine Festival 2023 sudah selesai digelar. Harapan mampu mendongkrak geliat ekonomi masyarakat nampaknya hanya menjadi coretan visi diatas kertas semata
Fakta di lapangan tidak seperti yang digembar-gemborkan EO dan Panitia pelaksana. Bahkan beberapa pelaku usaha di area kegiatan SMF mengeluhkan mengalami penurunan omset dikarenakan penutupan jalan sehingga pelanggan mereka tidak dapat mengakses ke tempat usaha sebagaimana biasanya. Namun, EO dan Panitia ternyata tidak juga memberdayakan mereka untuk pengadaan konsumsi, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku ekonomi di Sabang yang berdampak langsung terhadap kegiatan dan penutupan jalan di area tersebut
Pun begitu dengan beberapa pedagang kaki lima yang sempat berjualan. Mereka mengeluhkan tidak ramai pembeli tidak seperti kegiatan-kegiatan yang pernah ada di Sabang sebelumnya. Yang ada mereka dimintai uang lampu sebesar Rp 45ribu per tiga malam. Kutipan ini pun dapat diduga sebagai pungli jika tidak memiliki bukti penerimaan resmi oleh panitia/EO SMF
Kami menilai, EO dan Panitia gagal melaksanakan kegiatan SMF kali ini. Konon lagi, anggaran yang disediakan mencapai Rp 1 miliar lebih tapi di lapangan secara keseluruhan kita dapat menilai anggaran tidak mungkin habis sebesar itu
Ketidaksiapan EO pun terlihat dari persiapan sebelum acara masih amburadulnya persoalan undangan, pun soal soundsystem banyak dikeluhkan oleh pengunjung kegiatan. Jika dana yang dianggarkan lebih Rp1 miliar, maka seharusnya EO mampu mencari sound system yang lebih baik dan berkualitas. Belum lagi persoalan lainnya yang menunjukan ketidakprofesionalan kerja EO yang katanya sudah level nasional tersebut
Maka kami meminta Aparat Penegak Hukum (Polisi – Jaksa) untuk terlibat menyelidiki dugaan adanya penyimpangan anggaran yang digunakan oleh EO dan Panitia Pelaksanaan Sabang Marine Festival 2023
Terkhusus terkait EO yang ditunjuk untuk menangani Sabang Marine Festival 2023. Patut diduga adanya unsur kolusi dan nepotisme, karena pimpinan EO tersebut memiki kedekatan personal dengan pimpinan daerah. Sehingga kami menilai adanya upaya memperkaya dan memberi keuntungan kepada kerabat sendiri
Seharusnya jika semangat ingin meningkatkan geliat ekonomi masyarakat Sabang benar adanya, EO pun harus diberikan kepada EO lokal yang saya rasa tidak kalah mumpuni kemampuannya dengan EO yang notabenenya adalah tetangga sendiri
Semoga APH nantinya dapat menyelidiki dan membuka informasi yang jujur kepada masyarakat Sabang. Kami percaya APH di Sabang masih menjaga integritas dan memiliki profesionalitas yang baik
Ttd
Putra Rizki Pratama
Ketua Umum PB-IPPEMAS 2014-2016
Wakil Sekretaris DPD Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Aceh
