Apa Kabar Wacana Hibah Mobil Dinas untuk Operasional Dayah di Aceh?
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Wacana pemerintah Aceh menghibahkan ratusan mobil dinas layak pakai kepada sejumlah dayah atau pesantren dipertanyakan kejelasannya.
Pasalnya, rencana itu sempat dilontarkan pada 20 November 2019 oleh Nova Iriansyah, kala itu masih berstatus Plt Gubernur Aceh, saat menjawab polemik terkait pengadaan kenderaan roda empat yang dilakukan sekretariat daerah.
Pimpinan Dayah Jamiah Al-Aziziyah, Samalanga, Kabupaten Bireuen, Dr Tgk Muntasir A Kadir MA, berharap wacana tersebut bisa segera direalisasikan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Apalagi, pernyataan itu kata Tgk. Muntasir telah tersebar di lingkungan masyarakat dan para pimpinan dayah di Aceh, dengan harapan bantuan mobil tersebut bisa dipergunakan sebagai operasional.
“Sampai hari ini belum ada informasi dan kejelasan tentang perencanaan mobil hibah tersebut. Kita sangat mengapresiasi wacana itu dan sangat berharap bapak gubernur Aceh bisa merealisasikan program bantuan mobil itu ke dayah-dayah,” ujar Tgk Muntasir yang juga Rektor IAI Al-Aziziyah Samalanga itu kepada Theacehpost.com, Kamis, 19 Agustus 2021.
Hal senada juga dijelaskan Pimpinan Dayah Mishrul Huda Malikussaleh, Gampong Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Tgk H Rusli Daud SHI MAg.
Ia berharap apabila wacana itu menjadi kenyataan, kiranya mobil yang dihibahkan untuk operasional dayah/pesantren itu dalam kondisi bagus (sehat) dan layak dipakai.
“Kami menyambut baik iktikad baik Gubernur Aceh yang berencana menghibahkan mobil untuk dayah. Hal itu sangat membantu, minimal untuk operasional aktivitas/keperluan dayah nantinya, apalagi dayah merupakan ujung tombak masyarakat,” ucap Waled Rusli.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, saat dikonfirmasi Theacehpost.com menyampaikan, saat ini pemerintah Aceh sedang fokus menyelesaikan atau menertibkan aset-aset di semua level struktural.
“Jadi terkait hibah tersebut (mobil operasional bagi dayah) dan hibah-hibah lainnya, sedang kita lakukan penertiban semua, agar nantinya ketika dihibahkan benar-benar clean secara aturan dan lancar,” sebut MTA.
MTA menambahkan, penertiban aset tersebut dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi, kata dia, Aceh selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Jadi, untuk hibah tersebut akan dilakukan setelah semua penertiban aset pemerintahan kita lakukan,” ujar MTA. []
