Pj Wali Kota Banda Aceh: Saya Bereskan Dulu Keuangan, Baru Mutasi
PULUHAN wartawan dari berbagai media termasuk ketua dan pengurus asosiasi pers bertemu Pj Wali Kota Banda Aceh, H. Bakri Siddiq dalam satu acara berlabel ‘Temu Ramah Antara Wali Kota Banda Aceh dengan Insan Media’ di Aula Pendopo Wali Kota Banda Aceh, kawasan Blangpadang, Banda Aceh, Senin, 17 Oktober 2022. Pada kesempatan itu, Bakri Siddiq menjelaskan berbagai langkah yang dilakukannya untuk melepaskan lilitan persoalan yang membelenggu Pemko Banda Aceh. “Pertemuan kita hari ini bukan untuk berkeluh kesah tetapi agar masyarakat tahu apa saja yang sudah saya lakukan—termasuk tantangan yang kita hadapi—dalam tiga bulan terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Semoga kawan-kawan wartawan bisa menyebarluaskan informasi yang kami sampaikan,” ujar Bakri Siddiq pada Konferensi Pers Tiga Bulan Kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh yang ikut dihadiri Sekda Kota Banda Aceh Amiruddin, para asisten, Kepala SKPK, dan para kabag di jajarannya. Berikut kutipan lengkap pemaparan Bakri Siddiq dan jawabannya menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan, termasuk pertanyaan yang diajukan Theacehpost.com.
Assalamualaikum Wr Wb.
Jumat, 7 Oktober 2022, genap tiga bulan saya mengemban amanah sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh.
Sebelumnya pada 7 Juli 2022, saya diamanatkan untuk memimpin Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.11-1418 Tahun 2022.
Setidaknya, ada lima arah kebijakan pembangunan yang saya usung selaku Pj Wali Kota Banda Aceh untuk satu tahun ke depan pascadilantik.
Kelima arah tersebut yaitu penguatan penegakan syariat Islam, reformasi birokrasi, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas/fungsionalisasi infrastruktur.
Di samping itu, dalam SK pelantikan dan arahan Pj Gubernur Aceh, saya juga diberi tugas untuk menyukseskan tahapan Pemilu Serentak 2024. Pembenahan tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan turut menjadi prioritas saya.
Pada tahap awal, saya telah menginventarisir segala hal yang masih menjadi permasalahan di kota ini. Bukan dari belakang meja, tapi turun langsung ke setiap Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) secara maraton, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Blusukan ke pasar, masyarakat kurang mampu, hingga pengecekan jalan/drainase pun kerap saya lakukan untuk mengetahui kondisi riil ibu kota provinsi.
Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang telah, sedang, dan akan saya lakukan dalam kapasitas saya sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh, di antaranya:
- Membenahi kondisi keuangan Pemko Banda Aceh.
Begitu menjabat sebagai Pj Wali Kota, saya menerima ‘warisan’ berupa dua persoalan krusial terkait kondisi keuangan Pemko Banda Aceh dari pemerintah sebelumnya.
Pertama, sisa utang tahun anggaran 2021 sekira Rp 23 miliar, dan yang kedua potensi defisit anggaran tahun ini yang mencapai Rp 225 miliar lebih. Kondisi kewajiban Pemko Banda Aceh 2021 yang harus diselesaikan sebesar Rp. 158.744.329.810,89.
Sampai 30 Juni 2022 utang belanja Rp. 118.552.492.071,32 telah terealisasi sebesar Rp. 107.102.684.119,32 sehingga masih tersisa sebesar Rp. 11.449.807.952,00. Berikutnya utang belanja earmark 2021 sebesar Rp.40.191.837.739,57, telah terealisasi sebesar Rp.28.401.894.989,19 sehingga masih tersisa sebesar Rp.11.789.942.750,38.
Dari seluruh total kewajiban sebesar Rp.158.744.329.810,89, per 30 Juni 2022 terealisasi sebesar Rp.135.504.579.108,51, namun masih tersisa sebesar Rp. 23.239.750.702,38.
Beban keuangan yang semakin berat itu belum termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan dari Januari-Juni 2022. Bukan hanya itu, Alokasi Dana Gampong (ADG) yang mencakup gaji aparatur dan operasional kantor desa juga belum terselesaikan.
Karena menyangkut hidup orang banyak, kelancaran roda pemerintahan, dan mendongkrak perekonomian gampong yang merupakan ujung tombak pembangunan kota, saya langsung mengambil langkah-langkah strategis dengan menginstruksikan sekda dan kepala dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
Alhamdulillah, selama saya menjabat, TPP sudah mampu kita bayarkan tiga bulan secara berturut-turut pada bulan Juli, Agustus, dan September. Nominal per bulannya sekitar Rp 8 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 24 miliar.
Kemudian, ADG tahap pertama (Januari-Mei 2022) juga bisa dicairkan pada Agustus lalu. Nilainya mencapai Rp 22,9 miliar atau setara dengan 40 persen dari total ADG 2022. Untuk ADG tahap kedua (Juni-Agustus) sekira Rp 13 miliar pun telah kita salurkan pada awal September lalu.
Mengenai potensi defisit anggaran, hal itu akan terjadi apabila seluruh program dan kegiatan pembangunan sebagaimana termaktub dalam APBK murni 2022 tetap dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut, saya telah menginstruksikan pencermatan anggaran untuk diakomodir dalam APBK-P 2022.
Setelah melakukan asistensi anggaran dengan seluruh OPD, tahapan konsultasi dengan legislatif, dan serangkaian pembahasan secara intensif dalam rapat paripurna dewan, akhirnya Rancangan Qanun Perubahan APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 secara resmi diterima dan disetujui untuk kemudian ditetapkan sebagai qanun.
Dalam APBK-P2022, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.364.586.726.179, mengalami penurunan sebesar Rp.9.685.004.238 atau minus 0,70% dari pendapatan daerah dalam APBK murni. Berbeda dengan APBK 2021 yang ditetapkan dengan peraturan wali kota, APBK-P 2022 disetujui oleh seluruh fraksi legislatif.
Pencermatan (rasionalisasi) terhadap APBK 2022 mutlak perlu dilakukan. Mau tidak mau, langkah ini harus kita ambil untuk menyehatkan kondisi keuangan Pemko Banda Aceh. Dengan catatan, agar tetap memperhatikan kemaslahatan bersama plus program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- Melobi Dana Pusat
Senin, 5 September 2022, saya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta.
Di sana saya menyerahkan proposal program Dana DAK Terintegrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian PUPR langsung menyahuti dengan program rehab dan pembangunan 150 unit rumah duafa di Banda Aceh pada 2023 nanti.
Selain rumah bagi masyarakat kurang mampu, DAK Terintegrasi tersebut juga akan dialokasikan untuk membangun jalan, drainase, IPAL Komunal, infrastruktur air bersih, dan sanitasi. Saya juga menyatakan kesiapan Banda Aceh untuk menjadi pilot project penyelenggaraan Pemerintahan Kota Berbasis Data Desa Presisi (DDP) di Provinsi Aceh. Kita akan mendata seluruh penduduk miskin melalui suatu aplikasi, sehingga hasilnya lebih akurat dan valid.
Soal dana pusat ini, saya juga baru pulang dari Jakarta dengan berita yang membahagiakan. Pemerintah Pusat akan menggelontorkan DAK 2023 senilai Rp 37,4 miliar lebih, plus APBN Rp 10,5 miliar untuk Banda Aceh. Totalnya mencapai Rp 47,9 miliar.
Dana ini akan kita gunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, hingga jalan. Adapun sejumlah proyek akan dimulai pengerjaannya tahun depan, di antaranya pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih senilai Rp 5,4 miliar dan pembangunan IPAL Skala Permukiman beserta Rehabilitasi IPLT Gampong Jawa senilai Rp 8,2 miliar.
Kemudian pembangunan dan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 135 unit, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2,1 kilometer, dan drainase lingkungan 4,4 kilometer. Total anggarannya mencapai Rp 12,7 miliar.
Bukan hanya itu, kita juga akan melakukan penanganan long segment tehadap Jalan Hasan Saleh di kawasan Neusu, mulai dari Simpang Lamlagang hingga Lapangan Jasdam. Dengan anggaran Rp 11,1 miliar, akan kita rekonstruksi jalan yang sudah mulai crowded itu.
Saya juga telah menyampaikan beberapa usulan program lainnya kepada Pemerintah Pusat. Insya Allah Banda Aceh Outer Ring Road akan dilanjutkan pembangunannya. Begitu juga dengan proyek flyover Pango. Termasuk penataan pinggiran Krueng Aceh mulai dari Jembatan Pante Pirak hingga Jembatan Peunayong. Ini semua telah masuk dalam rencana umum Kementerian PUPR pada 2025 mendatang.
Selain itu, kita meminta pelebaran Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya mulai dari jembatan setelah Simpang Empat Punge hingga samping rumah Pangdam ke arah Blang Padang. Titik ruas jalan nasional tersebut sudah terlalu sempit sehingga selama ini sering terjadi kemacetan. Permintaan itu pun langsung disahuti dan akan dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tahun depan dengan menggunakan APBN. Nominal pelebaran jalan beserta jembatan itu Rp 10,5 miliar.
- Meningkatkan Pelayanan Publik
Menyangkut pelayanan publik, dari persentase 100, jika ada 10 persen saja yang komplain, kita belum sukses.
Perbaikan pelayanan Perumdam Tirta Daroy menjadi prioritas saya di Banda Aceh.
Sejak dari bulan tujuh hingga sembilan, saya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat, baik via WA maupun langsung, terkait dengan kurangnya suplai air. Khususnya yang banyak dari Lambaro Skep dan Lampulo. Saya pun menginstruksikan Perumdam Tirta Daroy untuk menuntaskan masalah tersebut dalam waktu yang tak terlalu lama. Dalam tiga atau empat bulan pasca saya menjabat (September atau Oktober 2022), Perumdam Tirta Daroy harus mampu melayani pelanggan lebih baik, walau belum bisa memuaskan semua.
Tentang debit air baku yang masih fluktuatif (bergantung pada bendungan karet plus air pasang), kita akan mengupayakan tambahan reservoir di kawasan Lambhuk. Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai I Sumatra juga tengah kita lakukan. Dengan adanya reservoir penampungan air baku, stok/debit air baku kita selalu tersedia.
Saat ini, kapasitas produksi air di WTP Lambaro sudah memadai. Dari kapasitas maksimal 800, kini produksinya mencapai 700 liter per detik, bahkan meningkat 100 meter liter per detik dibanding rata-rata 600 liter per detik.
Idealnya, debit air yang bertambah ini harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keluhan bisa berkurang. Terkait problem suplai air seperti di Lambaro Skep, pihak Perumdam Tirta Daroy sedang memperbaiki jaringan perpipaaan bocor dan tumpang tindih yang mempengaruhi kecilnya tekanan air.
Untuk memastikan pelayanan publik, saya juga melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah dinas, terutama dinas dan instansi pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lantai III Pasar Aceh Baru menjadi atensi saya untuk memastikan layanan cepat, tepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat kota.
Di MPP, saya menegaskan aparatur harus mampu mengubah mindset, memahami dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan malah dilayani. Masyarakat tidak boleh menunggu lama, kalau kemarin menyelesaikan satu dokumen butuh waktu dua minggu, ke depan saya ingin dipercepat. Kalau bisa satu atau dua hari selesai. Intinya jangan dipersulit, harus dapat dipermudah.
Pada bagian akhir penjelasan saya, izinkan saya mengutip petuah indatu. Aceh meutaloe wareh, gaseh-meugaseh, bila-meubila.
Petuah itu selalu saya pegang teguh. Bahkan setelah 30 tahun saya bertugas di negeri rantau, kini saya pulang mengabdi di tanah kelahiran, tepatnya di Kota Banda Aceh. Bagi saya, memimpin Kutaraja—kota Islam tertua di Asia Tenggara—merupakan amanah sekaligus pertaruhan terbesar selaku pelayan masyarakat.
Perlu saya garisbawahi, sejalan dengan instruksi Pemerintah Pusat, saya datang untuk bersanding, bukan bertanding. Saya merangkul semua pihak untuk memastikan pembangunan Banda Aceh terus berjalan dengan baik dan tetap dalam koridor.
Aceh identik dengan tiga kata: Islami, Tangguh, dan Setia. Dengan motto ini, saya siap berkolaborasi dengan semua elemen dengan tujuan mulia, membawa Banda Aceh lebih baik di masa depan.
Tak ada kepentingan apapun selain kemaslahatan masyarakat dan pembangunan kota berkelanjutan yang menjadi motivasi saya menakhodai Banda Aceh. Jabatan ini juga merupakan jalan ibadah bagi saya pribadi.
Ibarat kapal besar, diperlukan kerja sama dan sinergitas semua awak yang ada di dalamnya agar mampu mengarungi samudera. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak mari sama-sama kita kayuh perahu ini agar sampai ke tujuan: kesejahteraan masyarakat.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari isu buzzer sampai mutasi
Beda dengan temu wartawan pada 12 Agustus 2022, di mana waktu itu Pj Wali Kota Banda Aceh tidak membuka ruang tanya jawab, namun pada silaturahmi 17 Oktober 2022 ruang diskusi dan tanya jawab dibuka selebar-lebarnya.
Dimoderatori Sekretaris Diskominfotik Banda Aceh, T. Taufik Mauliansyah, S.SiT, M.Si, diskusi dan tanya jawab antara Pj Wali Kota Banda Aceh dengan wartawan berjalan tanpa hambatan.
Semua pertanyaan, masukan, bahkan permintaan ‘garansi’ dari pemegang otoritas untuk kepentingan masyarakat ditanggapi oleh Bakri Siddiq dengan berbagai landasan argumen dan aturan yang berlaku. Jika ada pertanyaan terkait teknis, Pj Wali Kota mempersilakan Kepala SKPK terkait, Asisten, dan para Kabag untuk menjelaskan.
“Beberapa hari lalu saya benar-benar terpukul dengan pemberitaan di media yang menuding saya tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan masjid dan bantuan Alquran. Tudingan ini sungguh sangat tidak berdasar, karena salah satu fokus saya memimpin Kota Banda Aceh adalah penguatan syariat Islam. Anggaran untuk masjid dan penegakan syariat Islam tak boleh berkurang sedikit pun, bahkan ditambah. Tolong kawan-kawan luruskan informasi itu,” tandas Bakri Siddiq.
Dalam pertemuan itu juga mencuat isu buzzer yang sedang ‘mengeroyok’ Pj Wali Kota Banda Aceh melalui siaran pers yang dikirim secara massif ke berbagai media.
Fenomena siaran pers yang ‘menyerang’ Pj Wali Kota Banda Aceh dibenarkan oleh Pemred Theacehpost.com yang juga Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin.
“Sebenarnya tak ada masalah, karena media butuh sumber-sumber yang berani mengkritisi pejabat publik. Tetapi fenomena yang terjadi terkesan tidak sehat. Siaran pers yang sifatnya menyerang tak habis-habisnya diterima wartawan dan pimpinan media. Akan sangat berbahaya kalau hujatan-hujatan itu langsung ditelan oleh media. Padahal kita tahu rilis atau siaran pers belum bisa disebut berita,” kata Nasir Nurdin.
Terkait gencarnya fenomena ‘siaran pers’ itu, Nasir berharap Pj Wali Kota Banda Aceh bisa lebih memberdayakan staf terkait di jajarannya untuk memberikan konfirmasi pada kesempatan pertama kepada wartawan agar ada perimbangan informasi yang sampai ke masyarakat.
“Saya pikir Pemko Banda Aceh memiliki banyak SDM dengan berbagai macam dukungan fasilitas. Kalau memang ada yang menebar hoaks, harus mampu dipatahkan, bukan malah dibiarkan, apalagi kalau penyerang itu dipelihara oleh orang dalam. Ini sangat berbahaya,” kata Nasir Nurdin.
Menanggapi isu adanya oknum-oknum pejabat di tubuh Pemko Banda Aceh yang ditunggangi kepentingan orang luar—diibaratkan seperti duri daolam daging bagi Pj Wali Kota Banda Aceh–Nasir tak mau berspekulasi tertalu jauh tentang itu.
“Saya pikir Pak Wali pasti tahu siapa-siapa orang yang berusaha mengganggu beliau. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Pj Wali Kota Banda Aceh harus berani menyingkirkan oknum-oknum tersebut. Pak Wali tidak perlu takut menyingkirkan sedikit orang untuk kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat. Itu pendapat pribadi saya,” tandas Ketua PWI Aceh.
Terkait ‘tantangan’ itu, Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq secara tegas mengatakan dirinya tak pernah takut dalam menjalankan berbagai ketentuan yang menjadi kewenangannya, termasuk menata aparatur sesuai kepasitasnya.
“Tentu kita lakukan secara bertahap dan berdasarkan pengkajian mendalam. Untuk penataan aparatur akan saya lakukan dalam waktu dekat setelah kita bereskan persoalan keuangan. Saya pastikan itu, dan saya siap,” tandas Bakri Siddiq.
Pertanyaan seputar mutasi pejabat di lingkup Pemko Banda Aceh juga dilontarkan oleh sejumlah wartawan lainnya yang hadir di forum tersebut.
“Ya, akan kita lakukan demi kebaikan bersama. Dalam masa yang singkat ini saya harus memberikan sesuatu yang monumental untuk Kota Banda Aceh. Agar tujuan itu tercapai, saya butuh orang-orang yang bisa mengayuh dengan tujuan yang sama, bukan malah ada yang mengayuh ke kiri atau ke kanan dalam satu perahu,” demikian Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq. []
