Menteri Kelautan Siap Bantu Bangun Kawasan Industri di Aceh Seperti Dubai
Theacehpost.com | JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Sakti Wahyu Trenggono menyatakan siap membantu membangun kawasan industri budidaya perikanan terpadu di Aceh. Pemerintah Aceh diharapkan menyediakan lahan minimal 1.000 hektare.
“Di mana fasilitasnya lengkap dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan, penyediaan pakan, pengolahan secara terpadu, dan bahkan perumahan karyawan juga ada di sana, jadi semacam membuat kota baru,” sebutnya seperti rilis yang diterima The Aceh Post, Senin, 22 Agustus 2022.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuannya dengan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di Kementerian KKP di Jakarta. Achmad Marzuki didampingi Anggota DPR RI Salim Fahri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi, M.Si.
Ia menambahkan, terkait pengerukan kolam labuh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Menteri KKP meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap yang hadir di pertemuan itu, agar mengalokasikan anggaran untuk pengerukan kolam labuh tersebut.
Selain itu, Menteri KKP juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan Menteri PUPR terkait pengerukan muara sungai.
“Oleh karena itu, kita meminta gubernur agar memilih prioritas pelabuhan yang akan dikembangkan agar disampaikan usulan pengerukan muaranya ke Menteri PUPR,” sebutnya menanggapi sejumlah permintaan Achmad Marzuki.
Sementara tentang program produksi garam, ia akan mengupayakan semacam pilot project di Aceh, di mana ada kegiatan khusus untuk peningkatan produksi garam yang akan diupayakan, serta akan dicari lokasinya serta metode yang tepat.
“Ini akan kita upayakan, karena akan menjadi konsep Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.
Permintaan Achmad Marzuki kepada Menteri Kelautan
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memperhatikan pengerukan muara sungai dan kolam labuh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Banda Aceh serta Pengembangan Kawasan Industri Budidaya.
“Kita memiliki Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja di Banda Aceh yang merupakan salah satu pelabuhan yang dijadikan implementasi program penangkapan ikan terukur KKP, dimana kondisi saat ini kedalaman kolamnya rata-rata minus dua meter,” ujarnya.
Achmad Marzuki menyebutkan, untuk mendukung program itu, diharapkan pula agar KKP dapat mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengerukan kolam labuh tersebut menjadi rata-rata minus 6 meter.
Selain itu, ia juga menyampaikan, Aceh memiliki keterbatasan dalam pemasaran hasil budidaya air laut seperti lobster, kerapu, kepiting, dan sebagainya.
“Padahal potensinya sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi terutama untuk tujuan ekspor,” imbuhnya.
Keterbatasan tersebut akibat terbatasnya penerbangan internasional, dari laut juga tidak ada kapal yang langsung masuk ke Aceh untuk mengangkut ikan hidup. KKP diminta agar membuka pasar hasil budidaya laut.
Ia juga meminta KKP mempercepat realisasi program shrimp estate di Aceh Timur, dan meminta dilakukan program peningkatan produksi garam dengan metode tunnel. Aceh memiliki potensi produksi garam cukup tinggi terutama di wilayah pantai barat Aceh yang memiliki kandungan NaCL air lautnya di atas 96 persen. []
