Bank Syariah di Aceh Siap Gratiskan Biaya Transaksi Selama PON
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Bank syariah di Aceh siap melayani peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut yang akan berlangsung tahun 2024 nanti. Bentuk-bentuk pelayanan yang sudah disiapkan baik memperbanyak mesin anjungan tunai mandiri (ATM) hingga menggratiskan biaya transaksi selama pelaksanaan PON.
Komitmen tersebut disampaikan sejumlah perwakilan bank syariah yang hadir dalam Kajian Aktual Tastafi yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), Majelis Tastafi Banda Aceh, dan Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Aceh.
Kajian Aktual dalam bentuk focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan bertemakan “Wacana Menghadirkan Kembali Bank Konvensional ke Aceh Demi PON, Tidak Siapkah Pelayanan Bank Syar’iah?”.
Saiful Musadir mewakili Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh mengatakan layanan umum BSI terkait dengan pelaksanaan PON Aceh-Sumut benar-benar sudah dipikirkan pihaknya. BSI sudah menyiapkan 300 ATM baru akan dipasang mendukung PON.
“Untuk menjamin pelayanan kepada peserta PON Aceh-Sumut nantinya, kami mengusulkan supaya biaya transaksi itu bisa gratis. Kalau pun ada, ya angka-angka 500 perak itu untuk ini aja ya. Memang harus kita pikirkan karena kami punya kewajiban sebagai bank pemerintah mendukung program-program pemerintah seperti PON ini,” tuturnya.
BSI sudah menyiapkan 300 ATM baru akan dipasang mendukung PON. Sebelumnya ATM di Aceh ada 1.162 buah, ketika bank konvensional masih ada di Aceh sekitar 1.300. Kalau nanti ditambah 300 ATM BSI maka akan melebihi ATM pada saat konven masih ada di Aceh.
“Jadi dulu sebelum penerapan LKS, ATM Himbara sekitar 1.300 dan Insyaallah tahun depan tumbuh menjadi 1.462 ATM BSI di seluruh Aceh,” pungkasnya.
Selain itu, Saiful Musadir juga mengatakan, berkah Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diterapkan di Aceh membuat BSI semakin cepat bertumbuh dan berkembang. Penyamaan fitur produk layanan terpacu yang dipercepat sehingga BSI telah melewati tiga fase. Fase pertama, fase konversi ke syariah di mana kualitasnya tidak turun, layanannya semakin baik. Fase itu dilewati dengan baik serta berhasil. Fase kedua bank Himbara merger menjadi satu yaitu BSI. Fase ketiga, penyatuan sisten digitalisasi layanan.
Saiful juga mengatakan, BSI pada 8 Mei 2023 memang mengalami gangguan tranksaksi sistem BSI. Tapi Kejadian tersebut mengandung hikmah besar di belakangnya. Perbaikan semua perangkat dan kapasitas dipercepat.
“Sebanyak Rp600 miliar digelontorkan untuk perbaikan sistem IT guna mendukung layanan nasabah. Hari ini hampir 99 persen layanan di perbankan konvensional sudah sama. Semua bank ATM BSI sudah bisa digunakan ATM Master VISA dan Master Card. Sementara 700 ATM BSI sudah bisa melayani nasabah di seluruh dunia,” terangnya.
Saiful menjelaskan selama ini dengan adanya kritikan dari masyarakat membuat pihaknya menjadi lebih cepat memperbaikinya. Sebagai bukti keseriusan BSI di Aceh maka dibangun gedung 10 lantai. Hal ini dapat meyakinkan investor bahwa layanan perbankan syariah di Aceh serius. “Doakan saja tanggal 1 Februari 2024 kita bisa resmikan ya, dan itu sebelum pelaksanaan PON,” paparnya.
Selain dari BSI, komitmen serupa juga disampaikan Bank Aceh dan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Perwakilan kedua bank ini juga mengatakan siap melayani peserta PON di Aceh semaksimal mungkin termasuk menggratiskan biaya transaksi selama tiga minggu pelaksanaan PON di Aceh.
Kepala Bank Aceh Banda Aceh Marhaban dalam ulasannya mengatakan, Bank Aceh sudah menyatakan siap mendukung secara jangka pendek menyambut pelaksanaan PON. “Terlepas dari segala kelemahan, insyaallah kita siap terus mensuplai semua resources-resources yang ada,” ujarnya.
Bank Aceh akan menyiapkan mobil kas di sekitar venue PON. Di mobil akan ditempatkan ATM, teller, dan customer service yang stand by. “Jadi pada intinya Bank Aceh siap menjadikan dirinya sebagai khairunnas anfa’humum linnas,” sambungnya.
Selain pihak bank syariah, kajian ini juga mengundang banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Di samping itu para peserta menyampaikan pandangan masing-masing. Narasumber lainnya pada kajian tersebut yang hadir yakni perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh, serta pengamat seperti Safaruddin dan Mohd Din. []
