Aceh Selatan tak Perlu Wabup di Tengah Kondisi Keuangan ‘Apoh-apah’
Theacehpost.com I TAPAKTUAN – Koordinator Pemerhati Kebijakan Aceh Selatan (Peka), T Sukandi menilai kepemimpinan Tgk. Amran sebagai Bupati Aceh Selatan tidak membutuhkan wakil bupati (wabup) dalam kondisi keuangan daerah yang sedang apoh-apah.
“Bupati Tgk. Amran lebih baik fokus saja untuk menggali berbagai potensi keuangan daerah agar semua kebutuhan anggaran bisa terpenuhi, seperti untuk TC, TBK, TPP, dan tunjangan guru terpencil. Itu akan lebih bermanfaat,” kata T. Sukandi kepada Theacehpost.com, Selasa, 31 Agustus 2021.
Sukandi menyebutkan, dirinya punya dasar argumen hingga berani menyimpulkan bahwa daerah ini memang tak butuh wabup dalam kondisi keuangan daerah yang sangat memprihatinkan.
“Lembaga wabup butuh biaya tidak sedikit untuk belanja rumah tangga dan operasional. Sedangkan kondisi ril saat ini, Pemkab Aceh Selatan tidak dapat membayarkan TC,TPP, dan TBK PNS,” tandasnya.
Proses untuk melahirkan seorang wabup juga tidak gampang. Pencalonannya harus mendapat rekomendasi partai pengusung dan rekomendasi itu tidak dapat diputuskan oleh pengurus partai di tingkat daerah tapi harus mendapat persetujuan ketua umum partai di Jakarta.
“Dengan alasan itu bisa dipastikan pengurus partai di daerah akan meminta mahar sebagai biaya konsultasi ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk maju ke pemilihan sekurang-kurangnya harus terjaring dua calon yang legitimit,” ujarnya.
Selanjutnya, akan ada rapat paripurna di DPRK Aceh Selatan untuk pemilihan wabup yang baru. Dalam hal pemilihan ini berlaku adagium, tidak ada makan siang gratis.
Muncul kekuatan baru
Dampak paling Ironis lainnya adalah akan lahir nepotisme baru dari wabup yang baru karena tentu ada timses yang selalu menempel wabup dan tentu para tim ini selalu saja berharap supaya wabup mengingat jasa dan budi yang telah mereka berikan.
“Akan sangat berpotensi timbulnya gesekan antara kelompok bupati dengan orang wabup yang baru terpilih. Kondisi begini tentu akan semakin memperburuk keadaan. Jangankan berpikir untuk meningkatkan keuangan daerah, yang terjadi justru perpecahan,” kata Sukandi.
Dari pada buang-buang energi untuk mencari calon wabup, menurut T. Sukandi lebih baik mempercepat adanya Sekda Aceh Selatan yang definitif untuk membantu bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Sukandi mengungkapkan, Indek Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) semakin anjlok apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data terbaru realisasi PAD Aceh Selatan hingga kuartal ketiga masih kurang 50% dari yang ditargetkan.
“Maka dengan alasan-alasan yang sangat logis itu, jika keberadaan wabup tetap dipaksakan maka akan menjadi beban APBK saja atau dengan kata lain wabup hanya menjadi parasit atau benalu anggaran,” tuturnya dengan menambahkan dia yakin Bupati Tgk Amran dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik sampai periode jabatannya berakhir. []
