Serapan Anggaran Covid-19 Aceh Selatan Tertinggi, Lhokseumawe Terendah
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Aceh, Syafriadi melaporkan seluruh pemerintah daerah di Aceh telah melakukan realisasi belanja Covid-19 dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) per 27 Agustus 2021.
“Realisasi belanja penanganan Covid dari DAU/DBH per 27 Agustus 2021 Rp 252,5 miliar (19,5 % dari pagu Rp1,294 triliun), meningkat Rp 62,28 miliar (4,86%) dibanding pekan sebelumnya Rp 190,23 miliar (14,64%),” ungkap Syafriadi saat acara media meeting di Kanwil DJPb Aceh, Selasa, 7 September 2021.
Ia juga menyebutkan, dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, serapan anggaran penanganan Covid-19 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Aceh Selatan.
“Persentase realisasi belanja penanganan Covid-19 tertinggi itu di Aceh Selatan, yaitu 47,61 persen atau Rp 22,71 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi belanja penanganan Covid-19 yang terendah terdapat di Kota Lhokseumawe atau baru menyerap anggaran Rp 32,8 juta atau 0,05 persen.
Sedangkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 3 September 2021, DJPb Aceh mencatat terdapat beberapa peningkatan.
Pada klaster perlindungan sosial anggaran yang telah tersalurkan senilai Rp 2,643 triliun. Klaster perlindungan sosial ini terdiri dari program kelyarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja diskon listrik, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Kemudian, pada klaster program prioritas yang terdiri dari program padat karya anggaran yang terealisasi Rp 735,91 miliar.
“Selain itu, untuk dukungan UMKM telah tersalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 350,14 miliar bagi 291784 pelaku UMKM,” sebut Syafriadi.
Syafiradi menuturkan, stimulus fiskal melalui belanja APBN beserta instrumen program PEN di berbagai sektor tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam upaya penyelamatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi.
“Sebagai game changer pemulihan ekonomi di tahun ini, maka kesuksesan program vaksinasi, PEN dan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, sangat dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen dalam implementasinya,” sebut Kakanwil DJPb Aceh.
“Momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomu yang terjadi di Indonesia perlu terus dijaga dengan dukungan seluruh lini, di antaranya dalam pelaksanaan APBN yang berkualitas serta pelaksanaan protokol kesehatan yang lebih disiplin dan terkendali,” pungkasnya. []
