Perjuangkan Kekhususan Aceh, Anggota DPRK Simeulue Gugat Ketua DPR RI
Theacehpost.com | SIMEULUE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Ugek Farlian, menggugat Ketua DPR- RI, Puan Maharani, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Gugatan tersebut, terkait dengan perbuatan DPR- RI yang tidak menjalankan perintah Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2008 Tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh.
Adapun alasan Ugek mengajukan gugatan tersebut karena dirinya selaku anggota DPRK Simeulue merasa dirugikan dari tidak dilaksanakannya perintah UUPA dan Perpres 75/2008 tersebut, seperti mencabut kewenangan kabupaten di Aceh dalam mengelola pelabuhan yang telah diatur dalam Pasal 254 UUPA. Kemudian, kata Ugek, kewenangan tersebut dicabut dengan disahkannya UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
“Di dalam pengesahan UU 23/2014 tersebut, DPR tidak menjalankan perintah UUPA dan Perpres 75/2008 dengan berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPRA terlebih dahulu ketika dalam UU yang dibahas terkait langsung dengan kewenagan Aceh,” tuturnya, Kamis, 14 Desember 2023.
Ugek menjelaskan gugatan ini terkait dengan kepatuhan hukum dari DPR selaku pembuat UUPA dalam menjalankan perintah UUPA itu sendiri. Dalam UUPA ditegaskan kembali oleh Perpres 75/2008 diperintahkan kepada DPR agar melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan DPRA jika ada materi dalam pembahasan suatu undang-undang itu berkaitan langsung dengan kewenangan Aceh, seperti kewenangan kabupaten mengelola pelabuhan yang telah diberikan dalam pasal 254 UUPA, kemudian dicabut dengan UU 23/2014.
“Proses pengesahan UU 23/2014 ini tidak melibatkan DPRA selaku lembaga yang harus dilibatkan karena materi dalam UU tersebut berkaitan langsung dengan Aceh,” imbuhnya.
Sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan, DPD, DPRA dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), surat meyurati dan melayangkan somasi kepada Ketua DPR- RI. Namun, semuanya tidak ditanggapi.
Seharusya, lanjut Ugek, sejak tahun 2020 DPR harus mengubah tata tertibnya sejak menerima surat dari DPD dan DPRA yang menyampaikan tentang kekhususan Aceh dalam hal konsultasi dan pertimbangan DPRA dalam pembahasan suatu UU yang materinya berkaitan langsung dengan Aceh. Bahkan, YARA telah melayangkan somasi pada November lalu, namun tidak juga diindahkan oleh Ketua DPR- RI.
Oleh karena sikap tersebut maka Ugek selaku anggota DPRK Simeulue yang telah dirugikan akibat dari disahkannya UU 23/2014 yang telah mencabut kewenangan kabupaten dalam mengelola pelabuhan dan menyerahkan ke provinsi.
Anggota DPD- RI asal Aceh dan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, pada tahun 2020 telah menyurati Pimpinan DPR- RI, menyampaikan tentang perintah UUPA dan Perpres 75/2008 Tentang Konsultasi dan Pertimbangan DPRA oleh DPR jika melakukan pembahasan materi suatu UU yang berkaitan langsung dengan Aceh. Teknisnya harus dimasukkan dalam tata tertib DPR.
“Namun hal tersebut diabaikan oleh DPR, bahkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh telah melayangkan somasi bulan lalu, namun tidak juga diindahkan oleh DPR. Karena itu, kami ingin Pengadilan yang memerintahkan DPR agar melaksanakan perintah UU tersebut,” tambahnya.
Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ugek, meminta agar memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh cq Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh dengan menyesuaikan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang Tata Tertib sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh cq Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh sejak putusan ini dibacakan.
Gugatan didaftarkan oleh kuasa hukumnya, Safaruddin, pada Kamis, 13 Desember 2023, melalui e-court dan telah diregister secara online dengan Nomor Register: PN JKT.PST-131202023OCR. []
