Pergunu Dukung Kebijakan Pemerintah Aceh Besar Cegah Penyebaran Covid-19
Theacehpost.com | ACEH BESAR – Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Aceh Besar mendukung kebijakan pemerintah setempat terkait penerapan proses belajar mengajar secara daring di tengah pandemi.
Seperti diketahui, kebijakan pemerintah Aceh Besar tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat.
Menurut Ketua Pergunu Aceh Besar, Tgk. Khasanda, setiap kebijakan pemerintah daerah (Pemda) terkait pandemi Covid-19 selalu berdasarkan musyawarah bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan mufakat.
“Dalam musyawarah tersebut tentu sudah ada pertimbangan yang matang, keputusan yang terbaik dilihat dari segala sisi efek yang akan timbul dari kebijakan tersebut. Sungguh tidak ada niat dari pemerintah untuk mempersulit masyarakat, semua ada analisis, telaah bersama yang mendasar dari setiap kebijakan,” ujar Khasanda dalam keterangan tertulis kepada Theacehpost.com, Jumat, 4 Juni 2021.
Baca juga: Objek Wisata Aceh Besar Ditutup, Pedagang Tulis Surat Terbuka untuk Pemerintah
Khasanda menilai, proses belajar tatap muka dihentikan untuk sementara karena kasus Covid-19 meningkat di Aceh Besar.
Selain itu, meskipun proses belajar tatap muka dihentikan, para siswa juga tetap belajar dari rumah melalui daring.
“Jika pemerintah Aceh Besar terus mengizinkan belajar di sekolah dalam kondisi kasus Covid-19 semakin meningkat seperti saat ini, nanti malah ujung-ujungnya pemerintah juga yang disalahkan karena tidak mengambil kebijakan yang bijaksana,” sebutnya.
Terkait objek wisata kembali dibuka, hal tersebut dikatakan Khasanda juga telah diputuskan berdasarkan musyawarah Forkopimda dan para pemangku kepentingan di Aceh Besar.
“Sangat berbeda pembahasannya, beda bidangnya dan beda pula pertimbangannya. Pemerintah tidak hanya melihat dari sisi pengembangan objek wisatanya, tapi menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat yang hidup di sana,” katanya.
Baca juga: Sempat Ditutup, Objek Wisata Aceh Besar Kembali Dibuka
“Banyak mereka tidak punya pekerjaan lain selain berjualan di objek wisata. Semua kita tahu, dulu saat ditutup untuk para pedagang warung di beberapa objek wisata menuai protes karena merasa dirugikan,” sebutnya lagi.
Oleh sebab itu, menurut Khasanda, pemerintah telah mengambil kebijakan yang terbaik demi ekonomi masyarakat Aceh Besar.
“Bagi yang tidak berpikir tentang hal ini tentu dia tidak paham kondisi pedagang warung di tempat wisata tersebut. Kesimpulannya, tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, semua ada pertimbangan yang terbaik bagi masyarakat Aceh Besar,” pungkasnya. []
