Pengamat: Aceh Miskin karena Salah Kebijakan
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Pengamat Kebijakan Publik Aceh, DR Nasrul Zaman ST MKes mengaku tidak heran jika Provinsi Aceh dinyatakan sebagai daerah termiskin di Sumatera.
Menurutnya, meningkatnya angka kemiskinan di Aceh akibat manajemen kepemimpinan daerah yang lemah dan tak mampu mengelola semua sumber daya dan potensi yang ada untuk digunakan menjadi pendorong kesejahteraan rakyatnya.
“Hal itu tidaklah mengherankan, karena sejak awal banyak pengamat sudah mengingatkan pemerintah Aceh tentang begitu buruknya pola penanganan Covid-19 dan antisipasi dampaknya,” ujar Nasrul dalam pernyataan tertulisnya kepada theacehpost.com, Selasa, 16 Februari 2021
Nasrul menilai, dalam tiga aksi besar penanganan Covid-19, yaitu soal layanan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi mikro, pemeritah Aceh tidak mampu melakukannya secara paralel dan sinergis.
“Misalnya, hasil recofusing yang cukup besar senilai Rp1,7 triliun tidak mampu digunakan secara tepat dalam penanganan ketiga aksi besar penanganan Covid-19 (kesehatan akibat Covid-19, social safety net, economic recovery) tahun 2020 di Aceh,” katanya.
“Dampaknya kemudian adalah SILPA Aceh 2020 yang mencapai Rp2 triliun lebih juga mengindikasikan penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Aceh, karena penggerak utama roda ekonomi di Aceh bukanlah UMKM atau sektor lainnya, tapi adalah disburse APBK setiap tahunnya,” ungkap Nasrul menambahkan.
Seperti diketahui, berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ihsanurrijal, dalam konferensi pers virtual pada Senin, 15 Februari 2021, penduduk miskin di Aceh meningkat 19 ribu orang pada September 2020.
Secara persentase, angka kemiskinan di Serambi Mekah sebesar 15,43% atau tertinggi di Sumatera.
Kendati pada semua provinsi angka kemiskinan meningkat tajam, namun Aceh telah menyalib Bengkulu yang sebelumnya dinyatakan BPS sebagai daerah termiskin di Sumatera. []
