Pemerintah Dinilai Belum Bersinergi dalam Mengentaskan Kemiskinan di Aceh
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Profesor Nasir Aziz menilai pemerintah belum bersinergi dalam berupaya menurunkan angka kemiskinan.
Pernyataan tersebut diucapkan Prof. Nasir kala menilai masih tingginya angka kemiskinan di Aceh saat ini, dalam acara diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh di Banda Aceh, Jumat, 2 April 2021 malam.
Padahal, kata Prof. Nasir Aziz, di segi anggaran Aceh memiliki dana otonomi khusus (otsus) yang tidak dimiliki daerah lain kecuali Papua.
Menurutnya, kegagalan pemerintah Aceh dalam mengentaskan kemiskinan karena kurangnya sinergisitas atau komunikasi antar lembaga.
“Keberhasilan sebuah pembagunan sangat tergantung pada tiga hal yaitu fokus, sinergisitas, dan keberlanjutan. Menurut teori tiga indikator ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas,” kata Prof. Nasir.
Prof. Nasir menjelaskan, pertama adalah fokus.
“Jika program perioritas pemerintah Aceh adalah terkait kemiskinan maka seharusnya program-progam yang dilakukan itu adalah bagaimana agar bisa mengurangi angka kemiskinan dengan alokasi dana yang cukup,” katanya.
Kedua sinergisitas. Dalam bahasa akademik, kata dia, boleh disebut koordinasi dan komunikasi.
“Sumber untuk mengurangi kemiskinan di Aceh luar biasa banyak, tapi yang tidak ada adalah sinergisitas. Koordinasi, hal yang mudah diucap, namun susah diimplementasi,” katanya.
“Jika tidak ada koordinasi, sebaik apapun tujuan yang telah dicanangkan selama ini bisa menjadi tidak bagus dikemudian hari,” imbuhnya menambahkan.
Ia melanjutkan, tujuan semua pihak untuk memberantas kemiskinan selama ini sudah bagus.
“Tapi karena tanpa koordinasi, sinergitas tujuan yang bagus pun kemudian menjadi tidak bagus, ini yang terjadi di Aceh hari ini dalam membangun,” ujarnya.
Nasir Aziz menegaskan yang ketiga adalah keberlanjutan.
“Jangan hanya sekali saja, tapi keberlansungan, dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara bekesinambungan,” pungkasnya.
Diskusi IKAT Aceh
Ketua IKAT Aceh, Tgk. Muhammad Fadhilah, Lc. M.Us menyampaikan kegiatan diskusi tersebut berfokus guna mencari pokok persoalan yang menjadikan Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera.
Kemudian mencari solusi dan langkah apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan kesejahteraan Aceh, serta menyerap aspirasi dari masyarakat.
“Kegiatan ini sebagi bentuk ikhtiar kita bersama, untuk mencari solusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan, hasil dari yang kita diskusikan malam ini nantinya menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap pengentasan kemiskinan di masa mendatang,” kata Tgk. Fadhil.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. TGB. Muhammad Zainul Majdi, Lc., MA selaku Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) secara virtual mengapresiasi kegiatan diskusi tersebut sebagai wujud bukti cinta untuk Aceh.
“Membangun Aceh perlu kekompakan dan kebersamaan, maka perlu berkaca pada sejarah dimana Aceh menjadi garda terdepan di nusantara ini, dan saat ini Aceh memiliki Qanun tersendiri yang memudahkan untuk bangkit,” ujar TGB.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua MPU Aceh, Muhibuttabari, akademisi UIN Ar-Raniry, Prof Eka Srimulyani, Ph.D selaku, anggota DPD Aceh, M. Fadhil Rahmi, Lc, para tokoh Aceh, pegiat sosial dan mahasiswa. []
