Pemerintah Aceh Gelar Rakor Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

waktu baca 2 menit
Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Kepariwisataan di Banda Aceh, 18-20 Juni 2023.

Theacehpost.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Aceh melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Kepariwisataan di Banda Aceh, 18-20 Juni 2023.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan harmonisasi arah kebijakan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota pada urusan non pelayanan dasar.

Rakor tersebut dihadiri oleh kepala bagian Kesra sekretariat dari 23 kabupaten/kota serta Satuan Kerja Pemeritah Aceh (SKPA), dan peserta dari unsur lainnya yang membidangi urusan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Turut hadir perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Dr Andi Rahman, SPd MSi MPd yang membahas Strategi Penguatan Koordinasi dan Sinegisitas antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sektor Non Pelayanan Dasar.

Sebagai narasumber hadir Syaifullah SE MEc Phd dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dengan materi Penguatan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Unsur Penting dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

banner 72x960

Narasumber dari dalam daerah yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Almuniza Kamal SSTP MSi dan Cut Aja Nurullah SH MM. Keduanya menyampaikan tentang Sinergisitas Arah dan Kebijakan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota dalam Upaya Percepatan Implementasi Qanun Pariwisata dan Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat dalam Mendukung Pembangunan.

Sementara itu Pj Gubernur Aceh dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, Ir Syaifullah MSi, menyampaikan, perlu adanya integrasi program kegiatan yang berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Untuk terwujudnya hal tersebut diperlukan koordinasi dan harmonisasi antara stakeholder, baik di lingkup Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya.

Diharapkan seluruh stakeholder yang hadir memberikan masukan dalam rangka penguatan urusan non pelayanan dasar.

Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Drs Amiruddin, menyampaikan dalam laporan panitia, kegiatan tersebut digelar dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi arah kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisata. []

Komentar Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *