MaTA: Perubahan APBA Hanya Akal-akalan untuk Kepentingan Elite
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) mengeluarkan satu pernyataan kritis menyikapi rencana Pemerintah Aceh agar APBA 2021 terjadi perubahan.
“Ini hanya kepentingan para elite di mana insentif nakes dan rumah duafa dijadikan objek,” tulis Koordinator MaTA, Alfian dalam siaran pers-nya yang dikirim ke Theacehpost.com, Kamis, 16 September 2021.
Menurut Alfian, pola dan kelakuan para elite tersebut sangat mudah dibaca oleh publik.
Dia menyerukan agar rencana akal-akalan itu dihentikan sehingga uang Aceh tidak lagi jadi bancakan para elite di Aceh.
Berdasarkan analisa LSM antikorupsi tersebut, beberapa catatan penting yang perlu dipahami oleh semua pihak terhadap rencana perubahan APBA 2021.
Pertama, kalau secara aturan yang berlaku saat ini, perubahan tidak mungkin dapat terjadi karena secara waktu atau jadwal sudah tidak memungkinkan. Seharusnya sejak Agustus Pemerintah Aceh sudah menyiapkan KUA-PPAS untuk perubahan. “Kalau saat ini jelas sudah lewat waktunya,” kata Alfian.
Dia menganjurkan Pemerintah Aceh dan legislatif untuk membaca dan memahami kembali PP Nomor 12 Tahun 2020, Pemendagri Nomor 77 Tahun 2024, dan Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020.
Menurutnya, sudah sangat jelas diatur tahapan-tahapan pengajuan perubahan anggaran sehingga tidak ada khilafiah karena secara aturannya sudah jelas.
“Pihak Kemendagri jelas tidak akan mengangkangi aturan yang telah dikeluarkannya. KPK dapat mengambil langkah hukum apabila pengajuan perubahan menyalahi aturan yang ada yang terkesan terlalu dipaksakan oleh para elite,” tulis Alfian dalam pernyataannya.
Kedua, alasan harus ada perubahan APBA 2021 karena untuk insentif nakes dan rumah duafa, jelas alasan yang tidak relevan dengan fakta yang terjadi selama ini.
Insentif nakes, lanjut Alfian, seharusnya dapat menggunakan anggaran refocusing tapi kenapa tidak dilakukan sebelumnya. Padahal Aceh masuk lima besar provinsi yang mengalokasikan anggaran refocusing terbesar untuk penanganan Covid-19 termasuk kebutuhan nakes.
“Kenapa kebijakan itu tidak dilakukan pada APBA tahun berjalan (APBA murni). Begitu juga pembangunan rumah duafa, secara RPJMA Pemerintah Aceh tiap tahun wajib membangun sebanyak 6.000 unit rumah duafa, faktanya dalam APBA murni 2021, rumah duafa hanya dibangun 750 unit,” ulas Koordinator MaTA.
Penelusuran MaTA di lapangan, pembanguna rumah duafa sebanyak 750 unit belum siap padahal sekarang sudah bulan September.
“Pertanyaannya, mau dilanjutkan dengan anggaran perubahan sebanyak 4.000 unit, apakah dapat terbangun dalam sisa waktu yang sangat singkat? Bukankah ini akal-akalan?” tandas Alfian.
Ketiga, MaTA meminta secara tegas kepada legislatif dan eksekutif Aceh untuk menghentikan kepentingan ekonomi Anda karena publik meyakini rencana perubahan anggaran itu hanya untuk kepentingan elite.
“Kami juga mempertanyakan mana di antara eksekutif maupuan legislatif yang ngotot memperjuangkan anggaran nakes dan rumah duafa di saat penyusunan APBA 2021? Waktu itu semuanya diam, dan sekarang tiba-tiba muncul ketika para elite itu punya kepentingan,” tulis MaTA.
Keempat, APBA 2021 potensi terjadi Silpa sangat besar sebagaimna tahun 2020. Makanya, Pemerintah Aceh mencoba menutupi kelemahan tersebut dengan waktu yang sangat singkat dan sama sekali tidak rasional.
Kalau pemerintah dan legislatif Aceh hari ini memiliki visi maka berjuanglah agar anggaran tahun 2022 benar benar untuk rakyat, seperti pembagunan rumah duafa dianggarkan 12.000 unit pada 2022. Begitu juga untuk nakes dialokasikan dengan cukup. “Pertanyaan kami apa mareka memiliki visi untuk ini? Sehingga Aceh lebih mudah kita mengukurnya ketika bicara kesejahteraan,” demikian pernyataan MaTA.[]
