APBA 2021 Dominan untuk Ongkos Aparatur, Eksekutif-Legislatif Sama Saja
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) mengkritisi realisasi APBA 2021 yang dominan terserap untuk biaya operasional dan gaji aparatur.
“Berdasarkan realisasi hingga posisi 27 September 2021, sangat jelas terlihat kalau ABPA 2021 bukan untuk rakyat tetapi untuk operasional dan ongkos aparatur. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa saja yang sudah mereka lakukan untuk rakyat dengan ongkos yang besar itu,” tulis Koordinator MaTA, Alfian dalam siaran pers-nya yang diterima Theacehpost.com, Rabu, 29 September 2021.
MaTA menyerukan semua pihak mencermati realisasi APBA 2021 per 27 September 2021 dimana realisasi keuangan 40,2 persen dan fisik 45, 5 persen dari target realisasi per 30 September 2021 sebesar 47 persen dari APBA 2021 Rp 16, 445 triliun.
Menurut Alfian, dari realisasi anggaran tersebut terlihat jelas APBA 2021 tidak untuk rakyat, tetapi dominan untuk biaya operasional beserta gaji aparatur.
“Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa saja yang mereka (aparatur) urus untuk rakyat selama ini? Mereka ambil gaji dan fasilitas mewah tapi tidak bekerja. Terakhir mereka saling menyalahkan. Ada ketidakwarasan yang sedang terjadi terhadap uang Aceh dan ini harus segera dihentikan,” tandas Alfian.
Eksekutif-Legislatif sama saja
Menanggapi pernyataan Ketua DPRA yang meminta masyarakat kritis, menurut Alfian masyarakat selama ini tetap kritis walaupun tidak ada yang bisa diharapkan.
Baca: Perubahan APBA Hanya Akal-akalan untuk Kepentingan Elite
Dalam pandangan MaTA, eksekutif dengan legislatif sama saja saat ini. Kritisnya masyarakat karna posisi DPRA sudah disfungsional dan nggak berdaya. Seharusnya mereka (DPRA) tegas, bukan masuk jadi bagian bancakan APBA.
“Kalau dewan konsisten maka masyarakat bisa diam tapi saat ini (dewan) nggak bisa dipercaya. Makanya masyarakat kritis dan menelusuri apa yang mereka kerjakan selama ini,” tulis Alfian dalam pernyataannya.
MaTA menulis, kalau eksekutif dan legislatif mau membangun Aceh tanpa orientasi kepentingan ekonomi sendiri, maka MaTA mengusulkan agar rumah duafa pada anggaran 2022 dapat dibangun sebanyak 12.000 unit. Begitu juga insentif nakes harus dipastikan cukup.
LSM MaTA berharap penyelewengan RPJMA seperti yang terjadi tahun 2021 tidak berulang dan para pembajak APBA dapat dihapus.
“Perlu ada ketegasan sehingga kita juga ingin melihat siapa sebenarnya yang serius membangun Aceh. Apa lagi Permendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 sudah dikeluarkan. Jadi eksekutif dan legislatif sudah bisa mempercepat pembahasannya sehingga hak masyarakat Aceh atas pembangunan benar-benar nyata, bukan sebatas angka-angka,” demikian MaTA. []
