Kepala Daerah se-Aceh Gelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi dengan KPK

Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah mewakili Penjabat Gubernur Aceh, bersama Wakil Ketua I DPRA Dalimi dan para Penjabat Bupati dan Walikota se-Aceh, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Aceh tahun 2023 yang dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 9 November 2023. (Foto: Dok. Humas Pemerintah Aceh).

Theacehpost.com | BANDA ACEH – Para penjabat bupati dan walikota se-Aceh berkumpul di Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Aceh bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 9 November 2023.

banner 72x960

Rapat dibuka Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri memimpin Rakor bersama Bustami Hamzah dan Wakil Ketua DPRA Dalimi.

Dalam sambutannya, Bustami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK atas pelaksanaan Roadshow Bus KPK-RI dan Road to Hakordia Tahun 2023 di Aceh. Dalam rangka sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan korupsi.

“Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Aceh itu juga merupakan bagian dari rangkaian acara roadshow tersebut,” kata Bustami.

Bustami berharap, materi yang disampaikan oleh KPK-RI dalam rapat ini, dapat mengingatkan kita tentang bahaya korupsi dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat tercapai,” kata Bustami.

Bustami juga mengingatkan para penyelenggara pemerintahan perlu memiliki dan menerapkan nilai-nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

“Penerapan nilai-nilai integritas tersebut juga sebagai langkah kita terhindar dari permasalahan hukum serta mencegah praktik KKN,” kata Bustami.

Bustami menjelaskan, Pemerintah Aceh terus berkomitmen memberantas perilaku korupsi. Salah satunya, dengan menindaklanjuti arahan KPK melalui program MCP yang memantau titik-titik kritis pengelolaan Pemerintahan Daerah.

“Sejalan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini Saya berharap kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk mampu memberikan teladan, membangun kemauan, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah,” kata Bustami.[]

Komentar Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *