Abrasi di DAS Kluet Kian Parah: Pemerintah Jangan Cuma Meninjau
Theacehpost.com | TAPAKTUAN – Abrasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet, Aceh Selatan saat ini kian mengkhawatirkan dan mulai berdampak terhadap masyarakat di sekitarnya.
Sejumlah gampong di sekitar DAS Kluet mulai terancam. Desa Pulo Kambing di Kecamatan Kluet Utara, di antaranya, mulai mengalami kerugian akibat air sungai yang menerobos ke lahan perkampungan mereka.
Karena itu, Pemuda Peduli Daerah (PPD) Aceh Selatan mendesak pemerintah baik di tingkat daerah maupun provinsi segera mengambil langkah-langkah antisipasi terkait risiko ancaman kerusakan hulu DAS Kluet, yang hingga saat ini belum tertangani.
“Apalagi di saat musim hujan yang meningkatkan debit air, masyarakat di sekitar DAS Kluet berada di bawah bayang-bayang ancaman bencana,” kata Sekretaris PPD, Arhas kepada Theacehpost.com, Jumat 4 Maret 2022.
Ancaman yang dihadapi warga Desa Pulo Kambing, menurutnya, jika dibiarkan begitu saja dikhawatirkan bakal menghilangkan lahan perkebunan dan pemukiman mereka.
PPD bahkan menyayangkan sikap pemerintah yang hanya meninjau lokasi itu, tanpa punya langkah konkret untuk mengatasinya. Tindakan seperti itu, tegasnya, tak akan bisa menjawab persoalan.
“Oleh sebab itu kami berharap Pemkab Aceh Selatan selalu berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, jangan diam, agar masyarakat tidak terancam kehilangan kesejahteraan dan penghidupannya,” ujar Arhas.
Ia juga menambahkan, di Desa Gampong Tinggi hingga Desa Kampung Paya sudah ada pembendung batu gajah. Hal ini menurutnya telah menyebabkan arus sungai Kluet semakin tajam menerjang kawasan sungai di Desa Pulau Kambing.
“Kita juga minta pemerintah meninjau penyebab kerusakan hulu sungai, termasuk usaha-usaha yang dilakukan di sekitarnya,” ungkapnya lagi.
Pada Oktober 2020 silam, sambungnya, Anggota DPR Aceh Junaidi dari Komisi IV meninjau DAS Kluet di Desa Keude Padang dan Desa Pulo Kambing di Kluet Utara. Mereka didampingi oleh sejumlah anggota DPRK Aceh Selatan, di antaranya Asmara, Baital Mukadis, Camat Kluet Utara yang saat itu dijabat H Zainal, perwakilan Dinas PUPR Aceh Selatan dan perangkat desa.
“Mereka mengatakan penanganan DAS Kluet dapat diproritaskan di anggaran tahun 2021 tentang dampak dari abrasi,” bebernya.
“Saat itu tentu saja masyarakat menaruh harapan, karena dari peninjauan saat itu mereke berjanji akan menindaklanjutinya. Namun hingga saat ini kami tidak melihat adanya tindakan pasti, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi,” pungkasnya.[]
