Realisasi APBA 2025 Tersendat, MaTA Warning Gubernur Mualem!

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian. [Foto: The Aceh Post/ Marnida]

THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melayangkan kritikan tajam kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terkait lambannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2025.

banner 72x960

Koordinator MaTA, Alfian, menilai keterlambatan ini berdampak buruk pada percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat Aceh yang sangat bergantung pada APBA.

“Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh perlu menjelaskan kepada rakyat Aceh atas belum berjalannya realisasi anggaran Aceh tahun 2025, sehingga berdampak buruk atas percepatan pembangunan dan ekonomi rakyat Aceh,” tegas Alfian dalam keterangan tertulis yang diterima Theacehpost.com, Banda Aceh, Kamis (1/5/2025).

MaTA menyoroti bahwa hingga memasuki bulan Mei, belum ada kepastian dan informasi yang jelas mengenai realisasi anggaran 2025.

Kondisi ini dinilai menghambat pergerakan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Aceh. MaTA mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera mempercepat realisasi anggaran dan tidak saling melempar tanggung jawab.

Lebih lanjut, MaTA juga mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera menggelar pertemuan dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) guna mempercepat realisasi anggaran dan pembangunan Aceh tahun 2025.

Alfian mencontohkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh yang dinilainya belum serius dalam mengumumkan kelanjutan program 1000 unit rumah dhuafa dari total 2000 yang direncanakan.

MaTA menekankan pentingnya peran Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja bawahan agar target pembangunan dapat tercapai.

Kritik pedas lainnya juga dilayangkan terkait program-program yang bersumber dari dana aspirasi (Pokir). MaTA menduga banyak uang rakyat Aceh dialokasikan untuk program kepentingan oknum yang jauh dari visi dan misi Gubernur.

Oleh karena itu, MaTA mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengambil langkah tegas berupa review anggaran atas program-program pokir demi mengutamakan visi pembangunan Aceh.

Terakhir, MaTA mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi saat ini. Mengingat besarnya harapan rakyat Aceh atas kepemimpinan Muzakir Manaf, MaTA menilai langkah tegas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kuat menjadi sangat krusial. (Akhyar)

Baca berita lainnya di Google News dan saluran WhatsApp

Komentar Facebook