Pabrik Semen SBA Potensi Rugikan Keuangan Negara Rp 15 M Sehari
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Koalisi NGO HAM Aceh menemukan potensi baru terkait efek tidak operasionalnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik pabrik semen PT. SBA di Lhoknga, Aceh Besar.
“Terhentinya operasional PLTU akibat tidak adanya pekerja yang mengoperasionalkan pembangkit sebagai komponen utama keberlangsungan produksi semen di pabrik tersebut,” kata Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad.
Seperti diketahui, perwakilan karyawan PLTU PT SBA melaporkan persoalan yang mereka hadapi karena terancam tak dipakai lagi oleh PT BEST selaku pengelola baru power plant milik PT SBA tersebut.
“Nasib karyawan yang telah memiliki sertifikasi level III dan IV itu menjadi terkatung-katung bahkan tak diizinkan lagi masuk kerja. Dampak lebih serius lagi adalah terhentinya operasional pabrik,” kata Zulfikar Muhammad kepada Theacehpost.com, Rabu, 13 Oktober 2021.
Zulfikar juga mengutip pernyataan Win Bernadino selaku Head of External Relation PT. Solusi Bangun Andalas (PT. SBA) yang menyebutkan PT. SBA memiliki kapasitas produksi 1,8 juta ton semen per tahun.
Menurut Zulfikar, apabila dihitung total produksi sebagaimana disampaikan Bernadino yaitu 1,8 juta ton semen per tahun, maka jika dikoversikan ke dalam hitungan kilogram (kg) berarti 1,8 miliar kg atau 150 juta kg per bulan atau 5 juta kg per hari.
“Dalam hitungan produksi harian sebanyak 5 juta kg (5.000 ton) jika dikalikan harga Rp 3.000/kg maka setiap hari perusahaan itu menghasilkan Rp 15 miliar. Kalau tidak produksi, itu berarti ada kehilangan pendapatan Rp 15 miliar sehari,” ujar Zulfikar Muhammad.
Baca juga: Gangguan Operasional Pabrik Semen SBA Diduga Terkait Persoalan Pekerja di Pembangkit Listrik
Dari kerugian tersebut dengan status perusahaan adalah perusahaan negara, lanjut Zulfikar, maka penghitungan tersebut diduga merupakan bentuk kerugian yang nyata akibat perbuatan dan/atau kebijakan yang diperbuat pihak PT. SBA.
“Kami meminta lembaga yang berwenang dapat segera melakukan audit dan investigasi terkait potensi kerugian negara dan perekonomian negara yang diduga dilakukan PT. SBA baik dari BPK, kepolisian, kejaksaan maupun KPK,” tandasnya.
Selain meminta kepada jajaran penegak hukum, Koalisi NGO HAM Aceh juga berharap Menteri BUMN, Menakertrans, dan Menteri Invetasi/BKPM, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian RI, serta lembaga yang berwenang lainnya untuk menggunakan kewenangannya di bidang pengawasan agar dapat mengawasi kinerja PT. SBA.
“Ini bentuk kebobrokan usaha negara yang dijalankan PT. SBA. Sebagaimana diketahui, ini kan akhir tahun, banyak proyek-proyek yang dikejar deadline, termasuk proyek strategis nasional yang sedang menjadi fokus Pak Jokowi, seperti pembangunan jalan tol, dermaga, bendungan, dan proyek lainnya,” kata Zulfikar.
“Semua proyek-proyek tersebut memiliki kebutuhan tinggi terhadap semen, sedangkan pabrik semen andalan kita yang ada di Aceh tidak berproduksi, sehingga dapat kita bayangkan bagaimana dampak terhadap perekonomian Aceh dan Nasional akibat tindakan para jajaran pejabat-pejabat di PT. SBA,” pungkasnya. []
Baca juga: Puluhan Pekerja Pembangkit Listrik PT SBA Mengadu ke Rafli
