Kecewa, Kader PPP Aceh Duduki Kantor Sekretariat DPW
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh menduduki Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang beralamat di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh, Senin, 13 September 2021.
Aksi bentuk kekecewaan itu dilakukan lantaran DPP PPP tak kunjung menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPW PPP Aceh periode 2021-2026 pasca-musyawarah wilayah (Muswil) pada bulan Mei 2021.
“Kami meyakini terdapat muatan-muatan kepentingan elite DPP untuk mengatur dan menunjuk siapa ketua DPW PPP Aceh ke depan di luar suara dan kesepakatan mayoritas anggota formatur,” ujar juru bicara kader PPP Aceh yang melakukan aksi di DPW, Saiful Haris Arahas.
Saiful menjelaskan, sesuai peraturan organisasi (PO) tentang pelaksanaan Muswil, tim formatur yang dipilih diamatkan untuk menjaring dan memilih pengurus DPW PPP Aceh.
Baca juga: Muswil PPP Aceh Tetapkan Enam Formatur, Ini Nama-namanya
Adapun tim formatur yang terpilih sebanyak enam orang yaitu, Muzakir (Ketua DPC PPP Aceh Tenggara), Musannif (Ketua DPC PPP Aceh Besar), Zainuddin lba (Ketua DPC PPP Aceh Utara), dan Muzanni (Ketua DPC PPP Aceh Jaya). Keempat anggota formatur tersebut memilih Anwar ldris sebagai ketua DPW PPP Aceh selanjutnya.
Sementara dua anggota formatur lainnya yaitu, Daifunnas (Ketua DPC PPP Aceh Selatan) dan Tgk Amri M Ali (eks Ketua DPW PPP Aceh) memilih Amri untuk kembali memimpin partai berlambang kakbah di Aceh tersebut.
“Seharusnya DPP PPP segera menerbitkan SK penetapan Anwar ldris sebagai ketua DPW PPP Aceh periode 2021-2026 yang dipilih berdasarkan demokrasi itu. Sesuai PO, jika proses musyawarah dan mufakat tidak tercapai satu keputusan, maka pengambilan suara dilakukan secara voting, namun DPP PPP seakan menafikan proses itu,” ungkap Saiful.
“Alhasil, kami yang terdiri dari kader dan simpatisan PPP Aceh meyakini terdapat muatan-muatan kepentingan elite DPP untuk mengatur dan menunjuk siapa ketua DPW PPP Aceh ke depan di luar voting suara atau kesepakatan mayoritas anggota formatur,” sebutnya.
Saiful juga menuturkan, sudah tiga bulan lebih SK Kepengurusan DPW PPP Aceh tak kunjung disahkan oleh pusat. Padahal, kata dia, tim formatur telah menyusun struktur pengurus sejak jauh hari berdasarkan PO.
“PPP ini bukan milik DPP, apalagi milik Ketua Umum Suharso Monoarfa. Maka untuk itu, kami kader dan simpatisan PPP Aceh meminta kepada Ketum Suharso dan Sekjen Arwani agar menerbitkan SK Kepengurusan DPW PPP Aceh periode 2021-2026 sesuai dengan yang dipilih oleh mayoritas tim formatur,” pintanya.
Ia pun menilai, dimolorkannya SK tersebut turut mengambat proses pelaksanaan musyawarah cabang (Muscab) di 23 kabupaten/kota dan merugikan para kader PPP di Aceh.
“Belum lagi nanti proses konsolidasi partai menyita waktu yang banyak. Oleh karena itu, kami meminta DPP PPP dapat mengerti dan memahami suara kadernya. Ketum Suharso Monoarfa juga harus peka terhadap apa yang diinginkan oleh kader PPP Aceh,” katanya.
“Sikap kami jelas akan menolak apabila SK yang diterbitkan nanti oleh DPP bertolak belakang dengan apa yang disuarakan oleh mayoritas tim formatur. Sebab, tim formatur yang telah dipilih oleh para ketua DPC PPP se-Aceh itu bukan dipilih asal-asalan, tentu ada konsekuensi politik di dalamnya,” sebut Saiful.
Terakir, Saiful menegaskan, apabila DPP PPP bersikeras tetap tidak akan menerbitkan SK sesuai hasil yang diserahkan oleh mayoritas tim formatur maka pihaknya akan melakukan hal serupa dengan jumlah massa lebih banyak. []
Baca juga: Kalau DPP Macam-macam, PPP Aceh Siap Bereaksi Keras
