Kalau DPP Macam-macam, PPP Aceh Siap Bereaksi Keras
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Anggota tim formatur Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh dari unsur DPC, Musannif (Ketua DPC Aceh Besar) dan Muzakir (Ketua DPC Aceh Tenggara) mendesak DPP untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPW PPP Aceh periode 2021-2026.
Pasalnya, nasib PPP Aceh di bawah Ketua Umum (Ketum) PPP, Suharso Monoarfa, dinilai sedang meruncing dan menuju ke arah perpecahan.
Musannif menjelaskan, sudah tiga bulan lebih setelah Musyawarah Wilayah (Muswil) IX PPP Aceh dilaksanakan, DPP tidak memberikan info apa pun kepada tim formatur terkait kejelasan kepengurusan selanjutnya, terlebih menyangkut kursi ketua DPW PPP Aceh yang baru.
Padahal, kata Musannif, dalam beberapa kali rapat yang dilakukan oleh tim formatur, telah melahirkan dua orang nama sebagai calon ketua DPW PPP Aceh.
“Dari DPP belum ada info apapun. Malu kita sebagai partai tua dan berpengalaman. Kok semua masalah harus Ketum, ini kan organisasi besar, Ketum kan sifatnya mengkoordinasi kesimpulan, bukan memaksakan kehendak, itu yang saya bilang dan tekankan, PPP itu bukan milik Ketum, tapi milik umat,” kata Musannif kepada Theacehpost.com, Sabtu, 11 September 2021.
Musannif mengungkapkan, dalam petunjuk operasional yang diatur dalam Muswil, tim formatur diberi mandat untuk membentuk kepengurusan. Semua perintah itu, kata dia, telah dijalankan sesuai aturan.
Seperti, dalam rapat pertama, mencari pola bagaimana mekanisme pengusulan. Namun, saat pertemuan itu, terlahir dua kubu dalam tim formatur sehingga akhirnya disepakati masing-masing mengusulkannya.
Pada rapat kedua muncul nama lengkap, mulai dari ketua sampai tingkat bawah. Sedangkan formatur perwakilan dari DPP, yakni Fitri Gayo dalam dua kali pertemuan tersebut tidak berpihak kemana pun dan hanya menerima usulan dari masing-masing unsur formatur.
Dalam rapat bersama formatur, suara terbagi dua. Satu pihak yang terdiri dua orang yakni Tgk H Amri M Ali (DPW Aceh) dan Daifunnas (Ketua DPC Nagan Raya) mengusulkan Tgk Amri.
Lalu satu pihak lagi yang terdiri empat orang di antaranya Musannif (Ketua DPC Aceh Besar), Zainuddin Iba (Ketua DPC Aceh Utara), Muzanni (Ketua DPC Aceh Jaya), dan Muzakir (Ketua DPC Aceh Tenggara) mengusulkan Anwar Idris. Sedangkan formatur perwakilan dari DPP, yakni Fitri Gayo tidak berpihak kemana pun.
“Jadi terbagi dua, tetapi di dalamnya banyak terdapat kesamaan. Maksudnya dalam usulan Tgk Amri juga ada nama-nama yang kami usulkan juga. Jadi, tidak ada namanya gagal dalam pengusulan itu. Tidak ada itu,” jelas Ketua DPC Aceh Besar tersebut.
Kemudian kata Musannif, setelah nama tersebut diambil oleh DPP, sampai saat ini pihaknya tidak mendapat info lagi mengenai keputusan selanjutnya. Pihaknya juga mencoba menanyakan kepada Waketum, Arsul Sani dan Sekjen DPP PPP, Arwani.
“Kami sudah berupaya menghubungi DPP tapi tidak dijawab. WA Sekjen, Waketum Arsul Sani dan salah satu Waketum juga, ibu Ermalena agar bisa difasilitasi untuk bertemu siapa saja di DPP guna menjelaskan apa keinginan dari DPC-DPC ini, namun nihil. Kami ada 14 DPC yang bersepakat (mendukung Anwar) dari 23 DPC di Aceh,” tuturnya.
“Kita coba tanya kenapa bisa seperti ini, sudah tiga bulan. Kita ini partai besar dan berpengalaman. Partai tua yang seharusnya tidak terjadi begini. Kita simbolnya persatuan, tetapi semakin lama ini bukan persatuan yang terjadi tetapi semakin meruncing ke arah perpecahan,” kata Musannif menambahkan.
Hal senada juga dilontarkan Ketua DPC PPP Aceh Tenggara, Muzakir. Kata dia, tim formatur sudah menjalankan tugas sesuai PO.
“Tolong (DPP) secepatnya mengeluarkan SK Kepengurusan DPW PPP Aceh sesuai dalam pemilihan formatur (Anwar ketua DPW),” kata Muzakir, anggota tim formatur.
Ia menilai, sepak terjang Anwar Idris sudah terbukti dan layak menakhodai DPW PPP Aceh.
“Kami (14 DPC) solid sampai hari ini mendukung Pak Anwar. Kami all out, buktinya diterima dengan DPC, dengan dibuktikan oleh surat pernyataan,” pungkas Muzakir.
“Kami tidak muluk-muluk, bukan mencalonkan Pak Anwar sekedar suka-suka, tapi melihat track record daripada perjalanan politiknya. Kita sudah pelajari, belum ada dari PPP Aceh yang jadi anggota DPR RI dua periode,” timpal Musannif.
Skenario DPP?
Tak kunjung terbitnya SK Kepengurusan DPW PPP Aceh menjadi tanda tanya tim formatur kubu Musannif dan kawan-kawan. Mereka menduga DPP mempunyai skenario terkait polemik ini.
“Kalau DPP ada orang tertentu untuk pimpin DPW PPP Aceh, kenapa dia harus perintahkan untuk kita buat Muswil? Kenapa tidak dibuat saja PO yang baru. Misalnya, di bawah kepengurusan Suharso, Muswil ditiadakan dan dibentuk formatur yang mereka buat sendiri, untuk menentukan siapa kepengurusan yang akan datang, sehingga tidak terjadi terpecah-belah. Yang namanya demokrasi adalah upaya musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka jalan keluarnya adalah voting,” ujar Musannif.
Padahal, lanjut Musannif, pada Rapat Kerja di Bali, Ketum Suharso pernah menyampaikan langsung bahwa ketua DPW PPP Aceh selanjutnya adalah Anwar Idris.
“Pak Anwar pernah dipanggil oleh Ketum waktu sarapan pagi saat Rapat Kerja di Bali, dan dibilang, ‘Pak Anwar ketua’, diputuskan di situ. Terus kenapa hingga hari ini belum ada kesimpulan? Ini sudah jalan mau 4 bulan, kami formatur tidak ada diinfokan hingga hari ini,” ungkap mantan anggota DPR Aceh tersebut.
“Kita meminta DPP memutuskan segera sesuai dengan hasil Muswil ataupun janji Ketum sendiri kepada Pak Anwar di Bali. Janji itu langsung disampaikan secara face to face,” sambungnya.
Musannif mengkhawatirkan, pemilihan kepengurusan DPW PPP Aceh akan mengalami nasib seperti di daerah lainnya, yang dipilih tidak berdasarkan usulan dari tim formatur.
Ia menegaskan, apabila hal itu terjadi di Aceh maka akan menimbulkan masalah dan pengusulan Anwar Idris sebagai calon ketua DPW PPP Aceh berlandaskan bentuk profesional, bukan alasan like and dislike.
“Kalau tiba-tiba DPP mengambil alih tanpa tanya ke kami siapa yang dijadikan pengurus, dengan siapa mereka bersepakat?. Saya tanya ke Pak Daifunnas (Ketua DPC Nagan Raya), ada enggak dipanggil DPP, katanya tidak ada. Saya sudah tanya-tanya ke yang lain, katanya juga sama, tidak ada. Jadi mau susun apa mereka kalau tidak tanya sama kami dan buat apa kami dibentuk? menghabiskan uang saja buat Muswil,” jelasnya.
“Masalah ini baru kali ini terjadi. Saya sudah 4 kali mengikuti Muktamar, tidak ada seperti ini, dan berbulan-bulan (tanpa keputusan) sepert ini tidak pernah terjadi. Heran kita, kok sepertinya ada skenario dari DPP, bukan malah memajukan partai, ini malah buat perpecahan,” cetusnya.
Siap mundur
Kubu Musannif mengultimatum, apabila DPP PPP berani mengeluarkan keputusan di luar pakem atau hasil rapat dari tim formatur, maka akan timbul risiko yang besar terhadap PPP di Aceh.
“Saya sudah siap (mundur), karena saya tidak mau partai besar ini, partai tua ini diobok-obok oleh kepentingan kekuasaan sesaat,” ujar tokoh kedayahan itu.
Musannif menjelaskan, pendukung PPP di Aceh mayoritas berasal dari kalangan pesantren dan ulama yang berpihak kepada Anwar Idris. Takutnya, keputusan sepihak yang diambil DPP mendatang bakal menghilangkan dukungan bagi PPP di Aceh.
“Karena kita tahu kubu Pak Anwar menang, bukan kubu kalah. Dan kami telah bersepakat, kalau DPP macam-macam, kami siap mengundurkan diri dan jangan salahkan kami kalau nanti bereaksi keras,” pungkasnya. []
Baca juga: Muswil PPP Aceh Tetapkan Enam Formatur, Ini Nama-namanya
