Wakil Ketua DPRA: JKA Tak akan Dihapus
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwalilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin menegaskan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak akan dihapus.
“Program JKA tidak akan dihapus. Kita juga bersedia membentuk Tim Pansus untuk mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan dana program JKA,” ujar Safaruddin saat sejumlah demonstran berunjuk rasa di depan Gedung DPR Aceh, Kota Banda Aceh, Senin, 21 Maret 2022.
DPR Aceh, kata dia, tidak pernah menyetop atau menghapus program JKA. Selama ini, pihak legislatif hanya menunda melakukan pembayaran premi sepenuhnya dari dana sebesar Rp 1,2 triliun yang digelontorkan untuk mendapat informasi soal adanya transparansi mendetail soal bantuan pembiayaan melalui APBA.
“Saban tahun selalu ada temuan preseden buruk terhadap kajian data ini. Sehingga untuk ke depannya DPR Aceh harus melakukan evaluasi dan perbaikan lebih mendalam terkait pembiayaan premi tersebut,” katanya.
Hal senada juga turut diungkapkan Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Fahlevi Kirani. Katanya, pihaknya masih melakukan evaluasi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sesuai kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA.
“Saya tegaskan, bahwa ini juga akibat ugal-ugalan BPJS. Berapa kali kita minta data sampai hari ini saya belum dapat data JKN-KIS. Kita bahkan pernah mengecek by name by address, jangan-jangan nanti ada yang dobel,” kata Fahlevi.
Politikus PNA ini menjelaskan, dana yang digelontorkan untuk membayar premi kepada 2,2 juta warga penerima JKA mencapai Rp 1,2 triliun setiap tahun.
“Penghentian ini juga untuk mengevaluasi BPJS. Menurut saya, Aceh dirugikan selama ini. Karena semua premi kita tanggung, misalnya orang sudah ada BPJS mandiri tapi Pemerintah Aceh juga menanggung itu. Apalagi evaluasi yang kita lakukan ini setelah mendapat keluhan langsung dari masyarakat,” pungkasnya. []
