Tim Pansus Pengawasan Penyelesaian Hutang Pemko Mulai Bekerja
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Tim pantia khusus (Pansus) pengawasan penyelesaian hutang Pemerintah Kota (Pemko) yang dibentuk DPRK Banda Aceh, mulai bekerja.
Anggota Pansus yang telah dibentuk berjumlah 10 orang itu berasal dari seluruh Fraksi di DPRK Banda Aceh. Tim Pansus dipimpin Ramza Harli, wakil Heri Julius dan sekretaris Irwansyah. Sedangkan anggota terdiri dari Farid Nyak Umar, Isnaini Husda, Royes Ruslan, Musriadi Aswad, Sofyan Helmi, Irwansyah, dan Bunyamin.
Rapat perdana ini dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Juni 2022. Seusai rapat, Ramza menjelaskan kepada awak media, bahwa Pansus telah mulai mengumpulkan data-data awal mulai dari pendapatan rill yang masuk ke kas Pemko dan telah diterima hingga Mei 2022.
Juga data belanja yang telah digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan baik untuk belanja operasional pemerintahan dan belanja modal, barang dan jasa.
Selain itu, Pansus juga telah mengumpulkan data-data berapa jumlah paket-paket kegiatan baik yang dibiayai dari dana Otsus, DAK dan DAU.
“Namun dalam rapat perdana tadi kami belum mendapatkan data yang lengkap dari pihak Pemko karena alasan mereka datanya baru diminta tadi pagi, data yang dimiliki masih dalam bentuk soft copy. Namun mereka berjanji akan melengkapi seluruh data-data yang diminta oleh tim Pansus pada saat rapat-rapat selanjutnya,” kata Ramza, Kamis, 2 Juni 2022.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, dalam rapat tersebut juga berkembang pembahasan masalah belanja untuk kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang hingga saat ini tidak dapat digunakan akibat seluruh dana yang sudah masuk ke kas Pemko, saat ini telah digunakan untuk hutang tahun 2021.
“Penyebab hutang salah satunya bukanlah diakibatkan oleh belanja untuk pokir-pokir dewan, jadi masyarakat jangan sampai keliru mendapatkan informasi yang sebenarnya,” katanya.
“Bagaimana mungkin akibat Pokir dewan menyebabkan Pemko tersangkut hutang. Tahun 2021 kemarin aja, seluruh anggota dewan rela dipotong Pokirnya sebanyak 45 persen agar dapat menutup hutang-hutang Pemko, namun kenyataannya hutang tetap ada juga malah lebih besar dari informasi yang kami terima,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tahun ini anggota DPRK Banda Aceh rela pokirnya ditunda karena menurut laporan dari BPKK belum ada dananya. Hal itu disebabkan lantaran semua dana yang masuk telah digunakan untuk menutupi hutang-hutang tahun 2021.
“Jadi kami minta masyarakat jangan salah menilai akibat pemberitaan dari media yang telah berupaya menjatuhkan citra lembaga dewan,” ucapnya.
Menurut Ramza, tidak ada yang salah dengan pokir dewan, karena
telah diatur dalam undang-undang yang diusulkan dari reses yang telah dilaksanakan oleh masing-masing anggota dewan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.
“Masyarakat sangat membutuhkan pokir dewan, karena program-program kegiatan pokir-pokir dewan tersebut langsung menyentuh masyarakat, semua pokir dewan kegiatannya bersifat pro rakyat”, sambungnya lagi. Tapi kami yakin, warga Banda Aceh sudah pintar semuanya, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang menyesatkan,” jelasnya.
“Kami harap masyarakat tetap percaya dengan kinerja kami di DPRK, dan saat ini kami tetap fokus dengan persoalan hutang Pemko ini. Percayalah dengan iktikad baik kami sekarang ini dalam upaya mengawasi Pemko untuk benar-benar menyelesaikan hutang-hutang tahun 2021, agar tidak menyebabkan timbulnya lagi di tahun yang akan datang,” katanya.
Ramza mengklaim tim Pansus saat ini sangat solid dan telah membuat agenda rapat-rapat rutin yang nantinya dilaksanakan setiap hari.
Ia berjanji, pihaknya akan mengupayakan hasil konkrit dalam satu minggu ini agar seluruh hutang benar-benar selesai.
“Kami tidak ingin akibat Pemko memaksakan diri membayar hutang dengan memakai sumber anggaran 2022, akibatnya tidak ada lagi tersedia dana untuk membiayai berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Di satu sisi, roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan di sisi lain, pembangunan juga harus berlanjut demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” katanya. []
