Terima SK Kemenkumham, PDA Resmi Ganti Nama Jadi Partai Darul Aceh
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh telah mengesahkan Partai Darul Aceh (PDA) melalui penerbitan surat keputusannya, sebulan lalu.
Ketua Umum PDA, Tgk Muhibbussabri dalam konferensi pers pada Rabu, 1 Desember 2021 mengatakan, PDA sebelumnya singkatan dari Partai Daerah Aceh.
Kini, partai tersebut berubah nama dan lambang, sesuai SK KemenkumHAM RI Nomor W.1-352.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh Menjadi Dewan Pimpinan Pusat Darul Aceh.
“SK sudah keluar satu bulan yang lalu, namun baru kami ambil dua minggu kemarin,” ujar Abi Muhib.
Perubahan nama itu merupakan hasil dari Musyawarah Raya Luar Biasa Partai Daerah Aceh, yang diikuti oleh seluruh perwakilan partai dari setiap wilayah, yang diadakan di Takengon, Aceh Tengah pada 10-12 September 2021 lalu.
Musyawarah itu sendiri telah melahirkan sejumlah keputusan strategis, yakni soal penetapan nama dan lambang baru, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta penetapan sekaligus pembaruan masa jabatan ketua umum.
“Kini seluruh aktivitas partai di semua tingkatan juga secara otomatis atas nama Partai Darul Aceh,” ucapnya.
Untuk diketahui, PDA mengubah nama partainya lantaran mengacu pada aturan ambang batas parlemen. Perolehan kursi PDA di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada pemilihan legislatif periode lalu, sangat minim.
“Kemarin kita hanya mendapat tiga kursi. Maka PDA tidak bisa ikut berpartisipasi pada pemilu mendatang,” ujarnya.
Agar tetap bisa ikut pemilihan selanjutnya, PDA perlu mengubah namanya. Ke depan, Abi Muhib optimis peluang Partai Darul Aceh mencapai target electoral threshold lima persen.
“Hal ini sudah tercermin dari masa ke masa. Di awal pasca konflik memang sulit. Kita semua tahu siapa yang merajai dunia perpolitikan Aceh saat itu. Di masa selanjutnya, perolehan kursi PDA meningkat, meskipun yang menjadi anggota dewan dari PDA masih sedikit juga,” pungkasnya. []
