Tanggapi Pj Gubernur Aceh, Menteri KKP Alokasikan Anggaran Pengerukan PPS Lampulo
Theacehpost.com | JAKARTA – Keseriusan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki untuk menghidupkan berbagai sektor perekonomian di provinsi ini tidak hanya sebatas kata. Buktinya, sejak dilantik sebagai Pj Gubernur Aceh pada 6 Juli 2022, Achmad Marzuki langsung melakukan berbagai ‘manuver’ termasuk aksi door to door ke kementerian di Jakarta.
Salah satu yang jadi sasaran kunjungan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di kementerian ini, Achmad Marzuki meminta secara khusus untuk pengerukan muara sungai dan kolam labuh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Banda Aceh serta Pengembangan Kawasan Industri Budidaya.
“Kita memiliki Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja di Banda Aceh yang merupakan salah satu pelabuhan yang dijadikan implementasi program penangkapan ikan terukur KKP, di mana kondisi saat ini kedalaman kolamnya rata-rata minus dua meter,” ujar Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki ketika bertemu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian KKP di Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Dalam p;ertemuan itu, Pj Gubernur Aceh didampingi Anggota DPR RI, Salim Fahri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, S.Pi MSi.
Terkait kondisi PPS Kutaraja Lampulo, Banda Aceh, Achmad Marzuki meminta agar KKP mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengerukan kolam labuh tersebut menjadi rata-rata minus 6 meter.
Pj Gubernur Aceh juga menyampaikan bahwa Aceh saat ini memiliki keterbatasan dalam segi pemasaran hasil budidaya air laut (marikultur) seperti lobster, kerapu, kepiting dan sebagainya. Padahal potensinya sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi terutama untuk tujuan ekspor.
“Saat ini kami kesulitan pasar karena keterbatasan penerbangan internasional, dari laut juga tidak ada kapal yang langsung masuk ke Aceh untuk mengangkut ikan hidup. Untuk itu kita meminta KKP agar pasar hasil budidaya laut ini untuk dibuka,” katanya.
Selain itu, ia meminta kepada KKP untuk mempercepat realisasi program shrimp estate di Aceh Timur, dan meminta dilakukan program peningkatan produksi garam dengan metode tunnel karena Aceh memiliki potensi produksi garam cukup tinggi terutama di wilayah pantai barat Aceh yang memiliki kandungan NaCL air lautnya di atas 96 persen.
Ini Tanggapan Menteri KKP
Menanggapi berbagai program Pj Gubernur Aceh, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengharapkan Pemerintah Aceh menyediakan lahan minimal 1.000 hektare untuk dijadikan kawasan industri perikanan budidaya. KKP siap membantu, sehingga nanti bisa dibangun kawasan industri budidaya terpadu seperti di Dubai.
“Di mana fasilitasnya lengkap dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan, penyediaan pakan, pengolahan secara terpadu, dan bahkan perumahan karyawan juga ada di sana, jadi semacam membuat kota baru,” sebutnya.
Terkait pengerukan kolam labuh PPS Kutaraja, Menteri KKP meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap yang hadir di pertemuan itu agar mengalokasikan anggaran untuk pengerukan kolam labuh tersebut. Selain itu, Menteri KKP juga menyampaikan bahwa untuk pengerukan muara sungai, ia telah berkoordinasi dengan Menteri PUPR.
“Oleh karena itu, kita meminta Gubernur agar memilih prioritas pelabuhan yang akan dikembangkan agar disampaikan usulan pengerukan muaranya ke Menteri PUPR,” sebutnya.
Sementara tentang program produksi garam, ia akan mengupayakan semacam pilot project di Aceh, di mana ada kegiatan khusus untuk peningkatan produksi garam yang akan diupayakan, serta akan dicari lokasinya serta metode yang tepat. “Ini akan kita upayakan, karena akan menjadi konsep KKP,” ujar Menteri KKP.(adv)
