Sukses Pangkas Kemiskinan, Pemerintah Aceh Peroleh DIF Rp.10,4 M dari Kemenkeu
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mendapatkan kucuran dana insentif fiskal (dif) senilai Rp 10,4 miliar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana ini diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian Pemerintah Aceh dalam dua kategori, yakni penghapusan kemiskinan ekstrem dan penggunaan produk dalam negeri.
Dari kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Aceh menerima insentif sebesar Rp 5,2 miliar, sedangkan dari kategori penggunaan produk dalam negeri, mereka mendapat insentif sebesar Rp 5,1 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harapannya bahwa daerah-daerah yang terus mencapai prestasi akan menjadi sumber inspirasi.
“Kami berharap bagi daerah-daerah yang terus memunculkan prestasi bisa menjadi inspirasi, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan penghargaan kepada daerah penerima alokasi insentif fiskal tahun berjalan, di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.
Pengendalian inflasi merupakan dasar pemberian insentif fiskal dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350 tahun 2023. Daerah dinilai berdasarkan beberapa kategori, seperti pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, dan percepatan realisasi belanja yang mendukung pengendalian inflasi di daerah.
Menteri Keuangan berharap daerah penerima insentif fiskal akan menggunakan dana tersebut untuk mengendalikan inflasi di masa mendatang. Dia juga mencatat bahwa penerimaan insentif fiskal berbeda-beda untuk setiap daerah, sehingga kompetisinya semakin meningkat.
“Saya dapat informasi bahwa untuk daerah-daerah penerima itu beda-beda. Jadi hari ini dapat, 3 bulan lagi daerah lain yang dapat. Jadi kompetisinya berjalan sangat baik,” katanya.
Insentif fiskal diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat merealisasikan belanja dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat menggeliatkan kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan APBN.[]
