Sosialisasi Stunting Harus Diperkuat Sampai ke Tingkat Desa
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh, Ayu Marzuki, meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk memperkuat sosialisasi tentang stunting sampai ke tingkat desa. Menurut Ayu, masih banyak Keuchik atau kepala desa di Aceh yang belum mengetahui tentang stunting.
“Akibatnya program penurunan stunting ada yang tidak berjalan di sebagian gampong,” kata Ayu, dalam Rakor TPPS tingkat Provinsi Aceh yang digelar BKKBN Perwakilan Aceh, di Hotel Ayani, Rabu, 28 Februari 2024.
Ayu mengungkapkan, berdasarkan Permendes PDTT No.7 Tahun 2023, seharusnya kepala desa mengalokasikan 20 persen dana desa untuk bidang kesehatan yang di dalamnya digunakan untuk penanganan stunting.
Ayu juga menyoroti permasalahan lain, yaitu banyak kader Posyandu yang salah ukur tinggi badan balita sehingga data stunting tidak valid. Penyebabnya antara lain, penggunaan alat yang tidak sesuai standar, kader Posyandu sering diganti, serta pencatatan yang dilakukan kader tidak dikonfirmasi petugas kesehatan
Ayu mendorong regulasi yang mengatur standar kerja kader di tingkat paling bawah agar data stunting akurat.
“Oleh sebab itu, juga perlu diatur dengan regulasi supaya kader pada tingkat paling bawah bisa bekerja sesuai standar,” kata Ayu.
Peran TPPS dan BKKBN
Dalam kesempatan itu, Ayu juga mengharapkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari berbagai unsur pemangku kebijakan dapat terus meningkatkan perannya dalam penurunan stunting di Aceh. Ia yakin peran tersebut akan berdampak signifikan untuk masa depan anak Aceh yang lebih baik.
Sekda Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, mengatakan, dukungan dan kerja keras dari semua pihak sangatlah penting dalam penurunan stunting untuk mencapai target provinsi maupun nasional.
“Rapat kerja TPPS ini sangat penting untuk membangun koordinasi dan konsultasi diantara semua anggota TPPS Aceh. Sehingga program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif, ” kata Iskandar.
Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), menyampaikan sejumlah hal yang harus dilakukan TPPS Aceh agar penanganan stunting tepat sasaran.
Dokter spesialis kandungan dan kebidanan itu mengingatkan bahwa cegah stunting penting di periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Atau sejak terjadinya konsepsi sampai usia bayi dua tahun.
“Dalam masa tersebut pola asuh dan asupan yang berkualitas seperti ikan perlu diberikan kepada anak, sebab dalam masa tersebut juga terjadinya perkembangan otak bayi,” sebut Hasto.
Selanjutnya, Allah akan menutup ubun-ubun bayi setelah usia dua tahun. Kecil kemungkinan perkembangan otak bayi setelah usia dua tahun.
Hasto mengatakan, salah satu penyebab lainnya terjadi stunting karena jarak kelahiran anak yang terlalu dekat. Hal tersebut mengakibatkan pola asuh kepada anak tidak maksimal. Padahal setiap anak perlu diberikan ASI paling kurang selama 24 bulan.
“Selain itu usia perkawinan juga mempengaruhi terjadinya stunting terhadap bayi yang dilahirkan, sebab pernikahan di usia yang sangat dini juga menentukan kesehatan tubuh ibu hamil,” kata Hasto.
Lebih lanjut, dokter Hasto juga menekankan pentingnya pemberian ASI kepada bayi dibandingkan memberikan susu botol. Ia mengingatkan para ibu agar berhati-hati ketika memberikan susu untuk bayi atau balita, khususnya dalam penggunaan botol susu.
“Banyak sekali orang tersesat pakai susu botol atau susu formula, akhirnya anaknya banyak diare. Kenapa diare? Bukan karena susunya, tapi karena botolnya tidak steril. Bekas susu yang tersisa di dalam botol menjadi sarang bakteri, kalau botol tidak betul- betul disteril,” urai dokter Hasto.
Hasto menjelaskan, ciri khas stunting adalah bertubuh pendek. Tapi pendek belum tentu stunting. Ciri yang lebih khas lagi, otak anak stunting tidak cerdas dan orang stunting sering sakit-sakitan.
“Ketika dewasa, anak stunting akan mengalami central obes yang mudah kena penyakit darah tinggi, jantung, stroke, dan sejenisnya,” kata Hasto.
Hadir dalam Rakor tersebut Kepala BKKBN Perwakilan Aceh, Safrina Salim. Adapun Rakor tersebut diikuti Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh yang terdiri dari berbagai unsur pemangku kebijakan, diantaranya Bappeda Aceh, Badan Pangan Nasional, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan berbagai instansi terkait lainnya.
