SOMMASI Desak Pj Bupati Abdya Pertimbangkan Usulan Anggaran Panwaslih
Theacehpost.com | ACEH BARAT DAYA – Solidaritas Mahasiswa Masyarakat Sigupai (SOMMASI) Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Penjabat Bupati Abdya, Darmansah, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua SOMMASI Abdya, Tanzilurrahman, kepada Theacehpost.com, pada Selasa malam, 2 Juli 2024.
“Tugas pokok Pj Bupati adalah memastikan suksesnya pelaksanaan Pilkada di setiap daerah yang dipimpinnya,” ujar Tanzil.
Untuk itu, lanjut Tanzil, SOMMASI Abdya mendesak Pj Bupati Darmansah untuk mempertimbangkan kembali usulan anggaran yang diajukan oleh Panwaslih dalam rangka menyukseskan Pilkada di Bumoe Breuh Sigupai.
“Kami, atas nama SOMMASI, mendesak Pj Bupati Abdya, Darmansah, untuk mempertimbangkan usulan anggaran dari Panwaslih guna menyukseskan Pilkada di Abdya,” tegas Tanzil.
Menurut Tanzil, Pj Bupati Abdya harus bertanggung jawab dalam memastikan tersedianya anggaran yang memadai bagi penyelenggara Pilkada, baik KIP maupun Panwaslih.
“Salah satu bentuk tanggung jawab Pj Bupati dalam menyukseskan Pilkada adalah dengan menyediakan anggaran yang cukup bagi KIP dan Panwaslih,” jelasnya.
Lebih lanjut, SOMMASI juga meminta Pj Bupati Abdya untuk duduk bersama dengan DPRK guna membahas ketersediaan anggaran Pilkada dan mencari solusi agar pelaksanaan Pilkada di Abdya tidak terganggu atau cacat hukum di kemudian hari karena Panwaslih tidak dapat bekerja dengan baik.
“Pj Bupati dan DPRK Abdya harus duduk bersama mencari solusi terkait ketersediaan anggaran Pilkada untuk menghindari terganggunya atau cacat hukumnya proses pelaksanaan Pilkada di Abdya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslih Abdya, Wahyu Chandra, mengakui hingga saat ini belum ada kesepakatan antara pihaknya dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) terkait alokasi anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya.
“Betul, sampai hari ini belum ada kesepakatan antara kita dengan TAPK. Kami sudah beberapa kali melakukan negosiasi, terakhir kami usulkan anggaran sebesar Rp6,6 miliar. Namun, Pemerintah masih bertahan di angka 4 miliar,” ujarnya.
Menurut Wahyu, angka Rp4 miliar terlalu sedikit dan tidak akan cukup bagi Panwaslih Abdya untuk melakukan tugas pengawasan di setiap tahapan Pilkada.
“Angka itu terlalu sedikit. Kami berharap ada kesepakatan di angka Rp6,6 miliar. Kami tidak keberatan jika pemerintah mencairkannya secara bertahap, yang penting tugas-tugas pengawasan ini dapat berjalan sesuai tahapan,” tutupnya. []
