Sekjen KLHK Sampaikan 4 Pola Pengelolaan Kawasan Hutan di Ketambe, Ini Katanya
Theacehpost.com | KETAMBE – Dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, yang menjadi sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK RI, Dr Ir Bambang Henroyono MM, pada acara bimbingan teknis (Bimtek) terkait pengelolaan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat kelompok tani yang tinggal di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Gurah, Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) Senin, 16 Mei 2022.
Dikatakannya, sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional tersebut, pihaknya telah merealisasikan rencana dan kebijakan pemerintah pada sektor ril, dengan memegang prinsip kepastian kawasan, kepastian hukum dan kepastian berusaha demi tercapainya sasaran.
Bambang juga menyebutkan, ada empat pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mendukung terciptanya aktivitas perekonomian.
Kawasan hutan dapat dikelola dengan cara pemanfaatan seperti, jasa lingkungan wisata alam, IUPHHK dan IUPHHBK. Kemudian dengan cara perubahan peruntukan, seperti TORA, tukar menukar kawasan hutan untuk infrastruktur nasional.
“Kawasan hutan juga dapat dikelola bersama masyarakat, seperti program perhutanan sosial, dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau dengan tujuan khusus seperti penelitian. Terakhir adalah penggunaan izin pinjam pakai untuk jalan, migas, geothermal dan lain sebagainya,” kata Bambang.
Anggota Komisi IV DPR RI, HM Salim Fakhry SE MM yang turut hadir pada acara itu mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah, terkait pengelolaan TNGL, termasuk dukungan dari sisi anggaran.
“Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama dan semua pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tenggara Buhari, meminta pihak kementerian agar secepatnya merealisasikan jalan tembus Muara Setulen-Gelombang, Subulussalam.
“Dengan dibukanya jalan alternatif tersebut, jarak tempuh Aceh Tenggara-Subulussalam semakin dekat, selama ini untuk menuju kabupaten tetangga itu harus melalui wilayah Sumatera Utara, melewati beberapa kabupaten,” ujar Bukhari.
Kemudian, jalan tembus Agara Bukit Lawang-Bahorok Langkat juga diminta segera dibuka. Pasalnya, jarak tempuhnya cukup dekat, hanya sekitar 3 jam saja.
“Kalau masyarakat mau menjual hasil bumi ke Medan ongkosnya lebih sedikit, dan sampainya lebih cepat dibanding rute yang sekarang, menempuh waktu sampai 7 jam,” jelasnya.
“Kita juga minta Kantor BBTNGL dikembalikan ke Aceh Tenggara, untuk mempermudah mengawasi TNGL. Karena, sebagian besarnya wilayah TNGL itu berada di Kabupaten Aceh Tenggara,” ungkapnya. []
