Rafli Minta Kebijakan Pj Gubernur Aceh Berpihak pada Rakyat
Theacehpoat.com | JAKARTA – Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli minta Pejabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menerapkan kebijakan yang berpihak untuk rakyat.
Respons itu disampaikan Rafli saat menanggapi kursi orang nomor satu di Aceh itu kini dijabat oleh Mayjen (Purn) Achmad Marzuki, Rabu, 6 Juli 2022.
“Bismillah dan selamat mengabdi. Dengan disahkan Pj Gubernur Aceh, kita menunggu kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Masyarakat berharap ekonomi bisa tumbuh pasca-Covid-19 dan lapangan pekerjaan semakin terbuka serta hidup pun bisa sejahtera,” kata Rafli dalam keterangan tertulis kepada Theacehpost.com
Anggota DPR dari Fraksi PKS meminta Pj Gubernur Aceh untuk menganggap serius sejumlah sektor yang kini masih menimbulkan persoalan bagi masyarakat Aceh.
Menurut Rafli, banyak sawah dan ladang kering karena kebijakan yang tidak berpihak pada petani. Selain itu, harga ikan hasil tangkapan nelayan juga tidak terjamin.
Sektor pengelolaan SDA juga. Ia menilai pengelolaan sumber daya alam di Aceh tidak maksimal dan menjurus kepada penjarahan tambang atau pengeboran ilegal harus ditertibkan.
“Potensi generasi muda yang tidak didampingi secara serius agar bisa mandiri, mengakibatkan pengangguran semakin bertambah.
Kemudian, juga soal lembaga keuangan atau perbankan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, baik itu UMKM dan prospek bisnis profesi lainnya.
“Tidak luput juga para pelaku seni yang tak henti berkarya, tapi tak pernah mendapat apresiasi yang semestinya dari pemerintah. Mereka dianggap murah, bahkan bisa dibilang hanya menjadi objek eksploitasi,” ucapnya.
“Yang lebih miris lagi, narkoba sudah masuk di semua kalangan di Aceh. Para gembong dan bandarnya leluasa merajalela, bahkan dianggap sudah seperti pahlawan,” ungkap Rafli menambahkan.
Oleh sebab itu, pilitisi PKS ini tersebut berharap Pj Gubernur Aceh untuk satu tahun ke depan itu mampu menunstaskan semua permasalahan itu.
“Mayjen (Purn) Achmad Marzuki punya kesempatan untuk bisa mewujudkan kemandirian Aceh yang berwibawa, baik secara politik, ekonomi, seni, budaya dan agama. Bagi kami, rakyat Aceh, itulah martabat tinggi pemerintah Indonesia,” pungkasnya. []
