PPK di Aceh Utara Diduga Pungli PPS Gampong Rp100 Ribu Setiap Masuk Gaji, KIP Aceh Utara Diminta Evaluasi
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (LSM JARA) melalui juru bicara Rizki Maulidar meminta kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara mengevaluasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Senin, 29 Maret 2023.
Permintaan tersebut terkait beredarnya bukti chat di grub Panitia Pemungutan Suara (PPS). Isi chat tersebut PPS diminta menyetor uang setiap masuk gaji kepada PPK.
Berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, dalam isi chat grup WhatsApp yang beredar, PPS gampong diminta menyetor untuk PPK Rp100.000 setiap masuk gaji sebagai uang terima kasih.
Dalam isi chat juga disebutkan, uang tersebut tidak dipaksakan, melainkan kesepakatan bersama yang disetor paling telat tiga hari setelah gaji masuk. Oleh karenanya mereka harus kompak, pahit dan manis harus dijalani bersama. Dia juga meminta agar isi chat tersebut tidak disebarluaskan keluar.
“Maka oleh karna itu kami mendesak KIP Aceh Utara lebih mawas diri dalam mengawasi PPK dan PPS untuk tenaga Pemilu serentak 2024 mendatang,” kata Rizki dalam rilisnya.
Lanjutnya, KIP berperan sangat besar menyukseskan Pemilu 2024, tanpa kecurangan baik dalam administrasi serta pengutipan dana.
Kini masyarakat mempertanyakan apakah pemungutan uang tersebut termasuk pemungutan liar Pemilu 2024. Sebab itu, Rizki meminta KIP Aceh Utara mengklarifikasi masalah menyangkut PPK/PPS tersebut.
“Maka lakukan proses dengan sebenarnya dan jangan ada pengutipan liar di PPS dan PPK, dalam hal ini sangat zalim dalam bersikap apalagi merugikan banyak pihak,” pungkasnya.
Dia mengharapkan Komisioner KIP Aceh Utara bekerja secara jujur dan adil.
“Jangan hanya gara-gara adanya pengutipan untuk PPK, akan merusak ruh demokrasi sejati yang dinantikan oleh rakyat banyak,” tegasnya. []
