Politisi Nasdem Dorong Anggota Forkopimda Jadi Mediator Konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Politisi Partai Nasdem Aceh, Indrani mendorong agar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memfasilitasi komunikasi atau menjadi mediator antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Plt Gubernur Aceh.
“Saya mendorong agar Forkopimda aktif memfasilitasi komunikasi antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh agar konflik di antara keduanya segera selesai,” sebut Indriani Sabtu, 3 Oktober 2020.
“Mari kita bersama mendorong agar konflik ini segera selesai. Tentunya harus melalui komunikasi yang intensif antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh. Hal tersebut dapat terjadi dengan dorongan dari anggota Forkopimda yang lain yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh,” tambahnya.
Dia menilai dengan terbangunnya komunikasi intensif yang difasilitasi oleh Forkopimda diharapkan konflik akan segera berakhir. Sehingga agenda pemerintah Aceh dapat berjalan dan berkonsentrasi pada hal yang lebih prioritas, salah satunya penanganan Covid-19.
“Banyak agenda prioritas yang mesti menjadi perhatian semua pihak, salah satunya pandemi Covid-19. Penanganannya mesti melalui kerja keras dan kekompakan Forkopimda. Dan jika konflik ini terus menjadi tontonan masyarakat, maka kita yakini banyak agenda yang seharusnya dapat dilakukan akan tertinggal,” kata Indri.
Baca Juga: Soal Interpelasi, DPRA Tolak Semua Jawaban Plt Gubernur Aceh
Menurutnya, diperlukan agenda dan langkah bersama yang sinergis agar penanganan Covid-19 di Aceh dapat tertangani secara maksimal dan angka penyebaran serta korban dari virus corona segera menurun.
Selain itu banyak agenda pembangunan yang mesti kita kawal bersama, termasuk salah satunya soal serapan anggaran 2020 serta agenda pembangunan di tahun 2021.
“Sumbatan komunikasi antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh sebenarnya merupakan dinamika dalam perpolitikan. Namun ketika sumbatan tersebut menjadi persoalan yang terus bergulir sehingga berdampak pada agenda pembangunan dan merugikan masyarakat yang lebih luas, maka baiknya konflik tersebut mesti segera diakhiri,” harapnya.
Dengan adanya komunikasi yang intensif antara DPRA dan Plt Gubernur Aceh dan dikawal oleh forkopimda yang lain, maka besar harapan agenda pemerintah kedepan dapat lebih berkonsentrasi kepada persoalan yang sedang di hadapi rakyat Aceh.
“Semoga konflik DPRA dan Plt Gubernur Aceh dapat segera berakhir,” tutup Indri.
Baca Juga: Soal Interpelasi, Anggota DPRA Tak Puas
