Polda Aceh Ungkap Kronologi Penyerahan 2 Pucuk M-16 Sisa Konflik di Pidie
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy didampingi Kepala Bidang Humas Joko Krisdiyanto, dan Kasubdit Tipidter Muliadi menggelar konferensi pers penyerahan dua pucuk senjata jenis M-16 masa konflik oleh tokoh masyarakat Pidie di Aula Presisi Polda Aceh, Kamis, 7 September 2023.
Senjata tersebut diperlihatkan kepada awak media beserta tiga magasin, serta 55 butir peluru kaliber 7,62 milimeter (mm) dan 15 butir peluru kaliber 5,56 mm. “Itu semua merupakan sisa konflik Aceh. Salah satu senjata telah dimodifikasi,” kata Winardy.
Senjata tersebut diterima tim Polda Aceh pada 30 Agustus 2023. Saat itu Winardy yang didampingi Muliadi melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan tambang ilegal atau illegal mining, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dan terkait kondusifitas Harkamtibmas menjelang Pemilu 2024.
Sosialisasi tersebut diikuti Camat Geumpang, Kapolsek, perwakilan Danramil, seluruh Keuchik dalam Kecamatan Geumpang, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, serta Kasat Reserse Polres Pidie.
Dalam sosialisasi itu, Winardy mengajak masyarakat untuk melakukan rembuk di desa dan memetakan lokasi yang terdapat penambangan ilegal untuk diusulkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) kepada camat, selanjutnya berjenjang ke bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) hingga ke Pemerintah Pusat. Dengan begitu, masyarakat dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga kegiatan pertambangan jadi legal.
Ia juga akan memfasilitasi masyarakat yang bekerja tambang ilegal dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Woyla untuk mendapatkan izin kerja dengan sistem “bapak angkat dan anak angkat. Artinya hasil penambangan dijual ke perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga royalti yang jadi Pemasukan Asli Daerah (PAD) tetap ada.
Selain itu, Winardy juga mendorong masyarakat membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai mitra dari perusahaan dalam memenuhi kebutuhan internal seperti tenaga kerja lokal, katering, dan lainnya.
Di samping itu, dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan terkait pencegahan Karhutla dengan membentuk sistem zonasi antar desa. Bila ada kebakaran hutan, desa terdekat wajib membantu pemadaman.
“Ditreskrimsus siap memfasilitasi pelatihan para pemuda desa untuk teknis pemadaman api dengan melibatkan Magala Agni,” ujar Winardy.
Winardy juga mendorong penggunaan dana desa untuk pembelian mesin pompa dan selang panjang untuk kepentingan pemadaman Karhutla.
Terakhir, Winardy mengajak masyarakat senantiasa menjaga kondusifitas Harkamtibmas melalui upaya restorative justice pada tingkat gampong dengan pendampingan Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat.
Sosialisasi yang langsung disampaikan Dirreskrimsus Polda Aceh itu mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para keuchik setempat. Mereka merasa puas dan lega setelah mendengar solusi terkait tambang tersebut langsung dari Dirreskrimsus.
Tidak lama setelah sosialisasi, salah satu tokoh masyarakat menyampaikan ke Dirreskrimsus Polda Aceh, bahwa yang bersangkutan ingin menyerahkan senjata api laras panjang yang dimilikinya dari sisa konflik.
Tokoh masyarakat tersebut merasa yakin dengan Dirreskrimsus dan sebagai apresiasi atas keterbukaan dan solusi yang diberikan Dirreskrimsus terhadap persoalan pertambangan ilegal.
Penyerahan senjata tersebut juga sebagai upaya dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024, sehingga Harkamtibmas juga tetap terjaga.
Mendengar keinginan dari tokoh masyarakat tersebut, Winardy yang didampingi Kasubdit Tipidter menuju lokasi yang ditentukan oleh tokoh masyarakat tersebut dan terjadi serah terima senjata api berikut magasin dan amunisi. []
