Perusahaan Pengadaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Obat Wajib Miliki Sertifikat CDOB
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh), Yudi Noviandi, secara langsung membuka kegiatan sosialisasi hasil pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan diskusi terkait pembentukan pengurus Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Aceh, Senin, 1 Juli 2024 di Aula Pertemuan BPOM Aceh, Banda Aceh.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur dan Kepala Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF) beserta Pengurus GP Farmasi se-Aceh.
Yudi mengatakan PBF sebagai perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat serta atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan memiliki sertifikat CDOB dalam menyelenggarakan kegiatannya.
“Tujuan utama dari persyaratan ini adalah untuk memastikan mutu dan keamanan produk obat dan makanan sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya,” pungkasnya.
Selama sosialisasi, beberapa materi penting disampaikan, termasuk Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 tentang CDOB dan Peraturan BPOM Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
Selain itu, sesi tanya jawab dan diskusi juga diadakan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan pelaksana kerja di PBF terkait peraturan terbaru yang menjadi acuan BPOM dalam melakukan pemeriksaan ke sarana.
Setelah sosialisasi, dilanjutkan dengan diskusi mengenai pembentukan pengurus GP Farmasi Aceh tahun 2024-2029.
Yudi mengaharapkan pembentukan pengurus GP Farmasi Aceh dapat meningkatkan sinergi dalam penyaluran obat yang aman dan bermutu di Aceh. “BPOM Aceh berkomitmen dan selalu siap bermitra dengan GP Farmasi dalam membantu memajukan penyaluran obat di Aceh,” tutupnya. []
