Pertamina Angkat Bicara Soal Dicabutnya Program Stiker BBM Bersubsidi
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 540/9186 yang dikeluarkan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, pada tanggal 2 Juli 2020 tentang Program Stickering, mencabut program pemasangan stiker bertulisan ‘Stiker BBM Bersubsidi’ pada kendaraan pribadi.
Pencabutan itu dilakukan usai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menilai jika program tersebut tidak efektif dalam mengurangi konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar minyak bersubsidi.
Menanggapi dicabutnya program tersebut, pihak PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I sebagai operator minyak dan gas atau migas akan mengikuti arahan dari pemerintah.
“Pertamina sebagai operator Migas, tentu mentaati arahan pemerintah daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility Pertamina Marketing Operation Region I, M Roby Hervindo ketika dikonfirmasi, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Selama progam pemasangan stiker bertulisan ‘Stiker BBM Bersubsidi’ pada kendaraan pribadi dijalankan, Roby menyampaikan, antrian panjang di sejumlah SPBU di Provinsi Aceh mulai berkurang dibandingkan sebelum pelaksanaan.
“Dapat kami sampaikan, berdasarkan survei yang dilakukan di 126 SPBU di wilayah Aceh. Terungkap data jumlah antrian berkurang hingga 80 persen, dibanding sebelum pelaksanaan program identitas stiker,” ujarnya.
“Responden juga mengutarakan bahwa kini antrian di SPBU lebih tertib, dan tidak mengganggu warga di sekitar SPBU,” tambah Roby.
Baca Juga: Kebijakan Pemasangan Stiker BBM Bersubsidi Dicabut
PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I menyarankan, perlu dilakukan langkah antisipasi antrian panjang kembali terjadi di SPBU pasca dicabutnya program tersebut.
Sebab, dikatakan Roby, seluruh lapisan masyarakat akan kembali berebut premium dan biosolar yang kuotanya terbatas.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan catatan pihak Pertamina selama satu bulan dijalankan program pemasangan stiker, konsumsi Premium mengalami penurunan sekitar empat persen.
“Data menunjukkan konsumsi Premium dan Biosolar lebih tepat sasaran. Masyarakat mampu akhirnya beralih menggunakan Pertalite, Pertamax, Dex dan Dexlite,” ungkapnya.
Tak hanya itu, meningkatnya konsumsi masyarakat mampu terhadap bahan bakar minyak non subsidi juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh, khususnya melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
“Karena nilai PBBKB Pertamax cs, lebih besar dibanding Premium dan Biosolar subsidi,” kata Unit Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility Pertamina Marketing Operation Region I itu.
“Namun sekali lagi, kami sebagai operator migas akan melaksanakan apa yang menjadi arahan pemerintah. Pertamina telah menginstruksikan kepada SPBU dan Hiswana bahwa stiker identitas BBM tepat sasaran tidak lagi diberlakukan,” imbuhnya.
