Perjalanan Politik Cek Mad yang Dipecat dari Partai Aceh
THEACEHPOST.COM | Lhoksukon – H Muhammad Thaib atau yang akrab disapa Cek Mad kembali menjadi sorotan publik setelah keputusan mengejutkan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh yang resmi memecatnya dari keanggotaan partai.
Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari tokoh politik dan pendukungnya, menambah panasnya dinamika politik di Aceh.
Perjalanan Politik Cek Mad
Lahir pada 19 Januari 1961, Cek Mad memulai karier politiknya dengan bergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dimana ia dipercaya sebagai Bendahara GAM. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, Cek Mad beralih ke ranah politik formal dengan bergabung ke Partai Aceh (PA).
Pada 2012, ia terpilih sebagai Bupati Aceh Utara, posisi yang diembannya selama dua periode hingga 2022. Selama masa jabatannya, Cek Mad dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Salah satu inisiatifnya yang mencuri perhatian adalah usulan mengganti hukuman cambuk bagi penjudi dengan kerja sosial membersihkan masjid, menunjukkan pendekatan humanis dalam penegakan syariat Islam.
Kontroversi dan Pemecatan dari Partai Aceh
Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai bupati, Cek Mad kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu 2024 melalui Partai Aceh. Ia berhasil memperoleh suara signifikan dan berhak atas kursi di DPRA.
Namun, situasi berubah ketika DPP Partai Aceh mengarahkan agar Cek Mad mengundurkan diri dari pencalonan DPRA untuk diberikan penugasan strategis lain demi kepentingan partai. Penolakan Cek Mad terhadap arahan ini dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan, yang berujung pada pemecatannya dari keanggotaan partai.
Reaksi Tokoh Politik dan Pendukung
Keputusan pemecatan Cek Mad menuai berbagai reaksi dari tokoh politik dan masyarakat Aceh. Mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Aceh Kota Banda Aceh, Muhammad Mada, mengkritik langkah DPP Partai Aceh. Ia menyebut pemecatan tersebut sebagai tindakan yang tidak menghargai kontribusi Cek Mad selama ini.
“Profesi dan dedikasi seseorang harus dihargai, bukan disingkirkan begitu saja,” ujarnya.
Sementara itu, seorang akademisi, Dr Amri, menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan dinamika internal partai yang kurang solid.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik di Aceh untuk menarik investasi dan membangun citra positif daerah.
Pendukung Cek Mad di Aceh Utara juga menunjukkan kekecewaan mereka. Banyak yang merasa bahwa pemecatan ini tidak adil mengingat kontribusi signifikan Cek Mad dalam membangun daerah dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Mereka khawatir bahwa keputusan ini dapat memecah belah solidaritas di tingkat lokal dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Partai Aceh.
Analisis dan Implikasi
Pemecatan Cek Mad dari Partai Aceh menyoroti kompleksitas politik di Aceh pasca-konflik. Transisi dari gerakan bersenjata ke politik formal membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kohesi internal partai dan memenuhi ekspektasi publik.
Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang arah dan strategi Partai Aceh ke depan, serta bagaimana mereka akan mempertahankan dukungan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
Bagi Cek Mad, pemecatan ini mungkin menjadi titik balik dalam karier politiknya. Dengan rekam jejak dan basis pendukung yang kuat, banyak yang berspekulasi bahwa ia dapat mempertimbangkan opsi lain, seperti bergabung dengan partai politik lain atau bahkan membentuk kendaraan politik baru untuk melanjutkan perjuangannya.
Perjalanan H Muhammad Thaib dari pejuang GAM, Bupati Aceh Utara, hingga dipecat dari Partai Aceh mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Aceh.
Keputusan DPP Partai Aceh telah memicu berbagai reaksi dan membuka diskusi tentang masa depan politik di daerah tersebut.
Publik Aceh kini menantikan langkah selanjutnya dari Cek Mad dan bagaimana peta politik lokal akan berkembang pasca-kontroversi ini. []
Baca berita lainnya di Google News dan saluran WhatsApp
