Pemerintah Jamin BBM Satu Harga Daerah 3T, BPH Migas Upayakan Sosialisasi dan Pengawasan

Anggota Komisi VII DPR RI, Drs. H. Anwar Idris, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Subhandy AP, M.Si, Sales Branch Manager PT. Pertamina Patra Niaga Wilayah Takengon Alan Gasdom, Analis Humas BPH Migas Ade Mahendra, anggota DPRK Aceh Tengah, dan peserta Sinergi BPH Migas melakukan foto bersama dalam acara Sosialisasi Sinergi BPH Migas bersama DPR RI di Kabupaten Aceh Tengah,18 Mei 2023. (Foto: Dok. Theacehpost.com).

Theacehpost.com | TAKENGON – Untuk menjamin kesamaan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama dengan Komisi VII DPR RI melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas.

banner 72x960

Kegiatan dengan tajuk “Sinergi BPH Migas dan DPR RI” tersebut diikuti oleh 200 peserta yang berlangsung di Parkside Hotel, Takengon, Aceh Tengah, Kamis 18 Mei 2023.

Hadir dalam kegiatan Sinergi BPH Migas tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PPP Komisi VII, Drs. H. Anwar Idris, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah Subhandy AP, M.Si, Sales Branch Manager PT. Pertamina Patra Niaga Wilayah Takengon Alan Cipta Kesuma, Analis Humas BPH Migas Ade Mahendra, anggota DPRK Aceh Tengah, dan peserta kegiatan lainnya.

Anggota Komisi VII Fraksi PPP DPR RI Drs. H. Anwar Idris, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjamin ketersediaan stok BBM subsidi khususnya Pertalite dan konsistensi BPH Migas menjaga dan mewujudkan BBM satu harga terjangkau di semua wilayah NKRI.

“Sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini masih banyak wilayah-wilayah tertentu di NKRI sulit untuk mendapatkan BBM karena belum terdapat lembaga penyalur, sehingga kebutuhan BBM di wilayah tersebut sulit terpenuhi atau sering terhambat,” kata Anwar dalam sambutan pidatonya di Parkside Hotel, Takengon, Aceh Tengah, Kamis 18 Mei 2023.

Ia menjelaskan bahwa banyak daerah di Indonesia terutama di daerah 3 T (terdepan, terpencil, dan tertinggal-red) yang belum memiliki infrastruktur penyalur (SPBU) sehingga masyarakat harus membeli BBM dengan harga yang berlipat-lipat dari harga yang ada di Penyalur.

“Terkait hal ini semoga tidak dialami oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah mengingat kawasan ini merupakan kawasan dataran tinggi, melewati hutan pegunungan yang cukup curam akses yang cukup berisiko berpotensi menjadi hambatan dalam distribusi penyaluran BBM,” sebut Anwar.

Sales Branch Manager PT. Pertamina Patra Niaga Wilayah Takengon, Alan Gasdom menyampaikan bahwa sosialisasi tentang kesamaan harga dan subsidi tepat sasaran akan terus dilakukan di antaranya ke Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, rrganda, mahasiswa dan masyarakat umum.

“Saat ini ada 10 titik SPBU BBM satu harga yang sudah beropertasi di Aceh, diantanya, Pulau Banyak (Aceh Singkil), Terangun (Gayo Lues), Rikit Gaib (Gayo Lues), Kotapanjang (Gayo Lues), Putri Betung (Gayo Lues), Singkil Utara (Aceh Singkil), Singkohor (Aceh Singkil), Mane (Pidie), Simeulue Tengah (Simeulue), Bintang (Aceh Tengah),” sebut Alan.

Alan menambahkan, untuk 6 titik SPBU BBM satu harga yang sedang ditargetkan beroperasi di Aceh yakni di Linge (Aceh Tengah), Rusip Antara (Aceh Tengah), Simeulue Barat (Simeulue), Pining (Gayo Lues), Woyla Timur (Aceh Barat), Pulau Banyak Barat (Aceh Singkil).

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengkonsumsi BBM khususnya BBM Bersubsidi dan kami berharap mari kita bersama untuk turut mengawasi agar penggunaan BBM Bersubsidi dapat tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tengah Subhandhy, AP, M.Si mewakili Pj Bupati dalam acara tersebut menyampaikan harapannya terkait distribusi BBM agar tepat sasaran.

“Kami harapkan distribusi BBM tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Sekda Subhandhy.

Subhandhy juga menyoroti terhadap gas LPG di daerahnya agar terdapat kestabilan harga khususnya yang bersubsidi terjangkau oleh masyarakat.

“Terhadap kebutuhan gas kami mengharapkan agar harga jualnya tetap ekonomis agar tidak memberatkan masyarakat. Sebab kami perhatikan saat ini di beberapa lokasi penjualan harga gas lebih tinggi dari yang seharusnya,” sebut Subhandhy.

Ia berharap dengan terjalinnya terjalinnya sinergi BPH Migas bersama DPR RI, bisa menjadi pintu pembuka dalam melakukan pengawasan secara maksimal dan bisa mendorong berbagai program dalam mensejahterakan masyarakat indonesia.[]

Komentar Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *