Pemerintah Aceh Terima Tiga Penghargaan dari KPK RI di Pembukaan Pekan Raya UMKM Aceh
Theacehpost.com | BANDA ACEH— Pemerintah Aceh menerima tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam momentum pembukaan Pekan UMKM Aceh dan Road Show Bus KPK and Road To Hakordia yang digelar Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Kamis, (9/11/2023).
Tiga penghargaan tersebut diberikan atas capaian tertinggi dalam perolehan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) sebanyak 92,37. Kemudian, atas capaian tertinggi dalam penertiban aset dan bangunan serta realisasi terbesar penagihan pajak.
Penghargaan yang diserahkan Ketua KPK Firli Bahuri itu diterima Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah. Selain Pemerintah Aceh, KPK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang meraih penilaian tertinggi dari setiap kategori penghargaan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kegiatan road show bus KPK yang digelar pihaknya itu bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut berisi edukasi tentang pencegahan korupsi.
“Kita gelar kegiatan ini di Aceh dan Papua, kita ingin dua daerah ini jadi episentrum pemberantasan korupsi dari timur dan barat,” kata Firli.
Firli menyebutkan, dari tahun 2003 sampai 2023 lebih dari 1.600 orang yang berpekara dengan korupsi telah ditangkap KPK. Meskipun begitu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup pada penindakan saja. Upaya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terus dilakukan, agar tercegah dari perilaku korupsi.
“Korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap tujuan bernegara, pengkhianatan terhadap ajaran agama apapun termasuk juga pengkhianatan terhadap sila-sila Pancasila,” kata Firli.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Bustami, mengatakan, Pemerintah Aceh bertekad menjadikan Aceh sebagai contoh daerah yang memiliki semangat dalam membangun budaya anti korupsi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi, timpangnya pendapatan, tingginya angka kemiskinan, serta rendahnya investasi merupakan dampak menyakitkan dari korupsi.
“Maka menjadi penting untuk membangun dan meningkatkan kepedulian dari semua elemen masyarakat terhadap bahaya dan akibat dari tindakan koruptif, karena korupsi adalah sebagai kejahatan yang luarbiasa, maka sepatutnya kita untuk tidak toleran kepada korupsi, ” kata Bustami.
Kegiatan pembukaan roadshow bus KPK itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR Aceh, perwakilan kepala daerah dari provinsi di Sumatera, para kepala SKPA, bupati/wali kota se-Aceh dan tokoh ulama. []
