Pemerintah Aceh Bersama Dayah Bergerak Cari Langkah Strategis untuk Berdayakan Ekonomi Santri
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk ‘Pemberdayaan Ekonomi Santri Dayah’ di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, selama dua hari sejak 12 – 13 Desember 2024. Kepesertaan forum ini diikuti oleh puluhan perwakilan pesantren atau dayah di Provinsi Aceh.
Forum ini diadakan untuk berdiskusi dan menyamakan persepsi atas isu pemberdayaan ekonomi santri yang dipandang perlu untuk diterapkan di masing-masing pesantren atau dayah se-Aceh. FGD tersebut direncanakan akan melahirkan output final berupa rekomendasi dari langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Pemerintah Aceh, khususnya dalam memberdayakan ekonomi santri.
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Munawar A Jalil, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Musmulyadi menyampaikan, pemerintah mengadakan aktivitas diskusi ini untuk menyaring berbagai masukan, karena situasi dan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pesantren atau dayah di Aceh yang belum mandiri secara ekonomi.
“Masih banyak dayah di Aceh yang dalam tanda kutip masih belum mandiri dan masih sangat bergantung kepada pihak ketiga,” ujar Musmulyadi, saat membuka FGD tersebut, Banda Aceh, Kamis (12/12/2024).
Menurut Musmulyadi, adanya dayah yang belum mandiri secara ekonomi menjadi tantangan tersendiri untuk dicarikan solusi bersama. Kendati keberadaan pesantren atau dayah sudah ada sejak zaman dulu, namun dayah di masa modern ini perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Kita akan terus membenahi kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga dayah di Aceh bisa menjemput masa depannya dengan lebih baik. Ini menjadi harapan kita semua, karena kita menginginkan dayah itu betul-betul menjadi pusat pendidikan agama,” ungkapnya.
Di samping sebagai pusat pendidikan agama, pesantren atau dayah di Aceh juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi syariah. Harapan ini selaras dengan kekhususan Provinsi Aceh yang secara normatif mengimplementasi nilai-nilai syariat Islam.
“Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Diskusi yang kita adakan hari ini bertujuan untuk mencari solusi kongkret dan langkah-langkah strategis untuk kita berdayakan ekonomi dayah di Aceh,” pungkasnya.
Turut hadir dalam FGD tersebut Ketua Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Provinsi Aceh, Muhammad Balia. Selanjutnya hadir juga Sekretaris Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren), Tgk Salman, serta puluhan perwakilan pesantren dan dayah di Aceh. (Akhyar)
Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News dan saluran WhatsApp
