PBNU Menolak Rencana Pemerintah Impor Beras
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj menolak rencana pemerintah Indonesia untuk mengimpor satu juta ton beras dari Thailand.
“Saya menolak keras kesepakatan impor beras ini. Tolong nasib petani harus didahulukan, nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan. Alih-alih untuk mendukung malah akan menghancurkan nasib mereka,” tutur Kiai Said, ditayangkan di TV NU, pada Jumat, 19 Maret 2021, petang.
Alasan utamanya, karena sebagian besar petani di Indonesia adalah Nahdliyin.
Said Aqil mengaku telah dihubungi para petani dari Karawang dan Indramayu bahwa stok beras masih sangat mencukupi.
Para petani yang menghubunginya itu menyatakan, jika pemerintah ingin dibuktikan stok beras dalam negeri sebanyak satu juta ton, para petani itu siap untuk membuktikan hari ini juga.
“Kata para petani, kalau pemerintah mau dibuktikan satu juta ton beras sekarang juga siap kami buktikan. Tidak usah besok atau lusa. Sekarang juga siap untuk membuktikan bahwa kami sudah punya ada beras satu juta ton,” ucap Kiai Said, seperti dilansir dari NU Online, Sabtu, 20 Maret 2021.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan, menurut Kiai Said, soal kesesuaian data antarlembaga pemerintah.
Perbedaan data di antara lembaga pemerintah itu harus segera disinkronkan.
Terutama Badan Pusat Statistik (BPS) yang harus berperan aktif menyajikan data sehingga antara Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian memiliki data yang sama dalam menyimpan atau sebagai khazanah data pertanian dan data ketahanan pangan.
“Bulog harus ditingkatkan peranan dan fungsinya dalam regulasi untuk ketahanan pangan. Karena lembaga ini, satu-satunya yang mempunyai perangkat infrastruktur dari pusat sampai ke tingkat desa,” sebutnya.
Namun hingga kini, Bulog dinilai masih belum berfungsi secara maksimal.
Sebab Kiai Said pun tidak mengetahui, kebijakan impor beras ini untuk kepentingan siapa. Ditegaskan, kebijakan tersebut sangat jelas untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Sampai hari ini, Bulog belum berfungsi maksimal. Karena entah untuk kepentingan siapa, sengaja dibonsai kepentingannya atau fungsinya, jelas untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal Bulog mempunyai perangkat dari pusat sampai ke desa,” ujar Kiai Said.
“Sekali lagi, saya Ketua Umum PBNU menolak kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Thailand untuk impor satu juta ton beras putih karena stok kita surplus,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan Thailand berencana menandatangani perjanjian impor beras satu juta ton pada akhir Maret 2021. Isi perjanjiannya terkait pasokan beras Thailand ke Indonesia.
Perjanjian antara kedua negara berlaku untuk pasokan impor satu juta ton beras dan dalam durasi empat tahun. []
