Menhub Diminta Jadikan Bandara SIM Entry Point Penerbangan Internasional
JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi agar Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar bisa segera dibuka sebagai entry point penerbangan internasional dengan menerbitkan surat edaran dari Kemenhub dan Satgas Covid-19.
Hal tersebut disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan membahas upaya mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di Aceh melalui sektor transportasi.
“Kemarin terkait entry point sudah dirapatkan lintas kementerian/lembaga yang dipimpin oleh Kemenko Marves, di mana hasilnya Bandara SIM adalah salah satu prioritas. Mohon kiranya Bapak Menhub bisa mendukung dengan menerbitkan surat edaran,” pungkas Achmad Marzuki dalam pertemuan itu, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Ia menambahkan, pembukaan jalur jalur internasional memudahkan perjalanan jamaah umrah, kunjungan wisata mancanegara, hubungan perdagangan dan kekerabatan, kerja sama IMT-GT, dan Indonesia – India.
“Apalagi sebagaimana yang kita tahu potensi untuk umrah dari Bandara SIM ke Madinah dan Jeddah itu sangat tinggi,” ujarnya
Ia berharap rute penerbangan perintis di Aceh perlu adanya penambahan dari empat rute menjadi 16 rute dengan frekuensi tiga kali dalam seminggu. Dikarenakan selama ini frekuensi hanya ada satu kali dalam seminggu dari empat rute pelayanan yang ada, yakni Banda Aceh – Takengon, Banda Aceh – Gayo Lues, Banda Aceh – Kutacane, dan Banda Aceh – Sinabang.
“Penambahan rute itu untuk mempermudah mobilitas masyarakat daerah kepulauan dan daerah terluar untuk menggerakkan perekonomian,” sebutnya.
Ia meminta kepada Kemenhub adanya pengerukan alur pelayaran pelabuhan Kuala Langsa agar dapat sandar kapal 15.000 DWT. Optimalisasi fungsi pelabuhan Kuala Langsa untuk menunjang aktifitas ekspor – impor.
Kemudian, ia juga meminta ada pembangunan dry port di Bener meriah. Dry port ini yang fungsinya di pelabuhan laut tapi ini daratan, karena dinilai kebutuhan untuk konsolidasi muatan produk strategis Aceh.
“Kita juga berharap adanya pembangunan break water pelabuhan penyeberangan Meulaboh. Karena kapal tidak bisa bersandar saat gelombang tinggi. Fasilitas sandarnya juga cepat rusak akibat benturan, serta hambatan saat bongkar muat,” terangnya.
Sementara itu Menhub Budi Karya Sumadi menanggapi terkait Bandara SIM jadi entry point penerbangan internasional. Pihaknya telah melakukan rapat sehari sebelumnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Satgas Covid-19, dan kementerian atau lembaga lainnya.
Menyangkut dengan umrah yang diberangkatkan melalui Bandara SIM ia menyambut baik. Budi Karya menyarankan agar Pemerintah Aceh berkolaborasi dengan bandara-bandara lainnya di Indonesia agar penerbangan umrah yang akan menuju Jeddah/Madinah mampir di Bandara SIM untuk mengangkut jamaah umrah asal Aceh.
Dengan demikian frekuensi penerbangan dari Bandara SIM ke Arab Saudi menjadi lebih tinggi dan menciptakan efek berganda lebih besar bagi Aceh.
“Salah satunya adalah dengan Bandara Kertajati, Jawa Barat yang membuka akses umrah. Nanti bagaimana berkolaborasi sehingga dari Kertajati terbang ke Banda Aceh kemudian akan mengisi jamaah asal Aceh sebelum terbang ke Mekkah dan Jeddah,” jelasnya.
Namun, untuk penambahan rute perintis Budi Karya meminta pemerintah Aceh mendata bandara-bandara yang lebih diprioritaskan untuk ditetapkan sehingga nanti bisa dibantu subsidinya.
Harapannya, rute tersebut penumpangnya cukup, tidak hanya satu atau dua orang. Kalau nanti trafiknya sudah baik, nanti akan banyak lagi pelayanan dari maskapai.
Sementara untuk pengerukan alur pelayaran pelabuhan Kuala Langsa, Budi Karya akan menyurati pihak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Karena itu dikelola oleh perusahaan tersebut.
“Begitu juga dengan yang lainnya, kita minta untuk studi dulu, nanti baru disampaikan kepada kami,” paparnya.
Terkait usulan pembangunan dry port di Bener Meriah, Budi Karya mengharapkan agar dilakukan kajian secara menyeluruh sehingga pembangunannya dapat bermanfaat.
Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Nezar Patria Msc, Anggota DPR RI, Salim Fahkri, Ketua DPRA, Saiful Bahri, Anggota DPRA dr Purnama Setia Budi SpOG, dan Teuku Raja Keumangan, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Akkar Arafat, S.STP., MSi. []
