LPPA: Aksi Gerpas Terlalu Tendensius
Theacehpost.com | TAPAKTUAN – Koordiantor Lembaga Pemerhati Parlemen Aceh (LPPA), Muzakir, menilai aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Aceh Selatan (Gerpas) terlalu tendensius.
Menurutnya, pernyataan orator aksi bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan terkait tudingan adanya dua matahari di pemerintahan Bupati Tgk. Amran yang dikendalikan dari luar pemerintah tidak baik, karena asumsi-asumsi seperti itu diragukan faktanya.
“Pernyataan itu tentu sangat tendesius, akan sangat berdampak bagi berjalannya Pemkab Aceh Selatan yang sedang berjalan, bahkan Aceh Selatan baik-baik saja berjalan ‘on the track’, sedang mencari jalan, serta kebijakan pemerintah transisi setelah proses meninggalnya almarhum Bupati Azwir,” kata Muzakir kepada Theacehpost.com, Sabtu, 22 Mei 2021.
Muzakir melihat, Kabupaten Aceh Selatan yang dipimpin oleh Tgk. Amran banyak prestasi yang mulai diraih, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
“Jadi saya menilai justru tidak sepakat jika pernyataan ambigu terlalu tendensius, apalagi asumsi-asumsi pernyataan yang belum tentu benar sesuai fakta di lapangan ini sangat berbahaya,” sebutnya.
Pernyataan tersebut menurutnya akan menimbulkan benih-benih konflik horizontal di tengah berjalannya pemerintahan sekarang.
“Kalau memang benar adanya, berikan fakta, tidak sebatas asumsi kaitan-kaitan kedekatan, jika asumsi tentu tidak baik dan ini terlalu tendensius dan pernyataan yang berbahaya terkesan menohok seseorang yang secara tidak langsung tersirat,” imbuhnya.
Selain itu, terkait dengan kekosongan jabatan wakil bupati menurut Muzakir adalah merupakan wewenang partai pengusung saat Pilkada lalu.
“Terkait janji dan visi-misi pemerintah Azam juga sudah ada yang terealisasi, seperti santunan kematian, merupakan prioritas berjalan dengan skema pengangaran yang ada. Saya kira kita harus objektif dalam melihat sebuah kondisi yang ada dan harus dilihat secara objektif dalam kaca mata profesional, bukan dalam kaca mata muatan politik berjalanya pemerintahan Azam,” ujar mantan wakil ketua pemuda Aceh Selatan itu.
“Kita bukan mendukung pemerintahan, tapi yang kita lihat hari ini pemerintah sedang berjalan secara on the track, namun ada kondisi kebijakan bahwa ada satu dua persoalan pemerintahan hari ini sedang berjalan belum memenuhi kepentingan publik, seperti dari sektor menurunnya PAD dan kekosongan beberapa kepala SKPK yang masih dalam status Plt, sehingga pemerintah juga terus mencari solusi, tentu semua butuh proses,” katanya menambahkan.
Apalagi dalam kebijakan refocusing Covid-19 berkaitan dengan kebijakan pusat, sehingga pemerintah daerah sangat berhati-hati. Skema ini bukan hanya terjadi di Aceh Selatan.
“Kita juga meminta kepada pemerintah Azam di bawah kepemimpinan bupati Tgk. Amran agar terus melakukan upaya-upaya terobosan pemerintah yang bersih, independen dan menuju Aceh Selatan yang hebat dalam setiap kebijakan pemerintah yang sedang berjalan,” ungkapnya.
Baca juga: Demo, Gerpas Soroti Tiga Tahun Kepemimpinan Azam
Kendati demikian, ia mengapresiasi bila saat ini masih ada gerakan mahasiswa atau elemen pemuda yang masih peduli terhadap kemajuan Aceh Selatan dengan cara menjadi agen perubahan (agent of change) dengan cara menyuarakan pendapatnya sebagai wujud kontrol sosial di pemerintahan.
“Kita menilai beberapa poin tututan dari aksi Gerpas masih dalam koridor penyampaian dari bentuk sebuah kritikan konstruktif yang membangun untuk pemerintah Aceh Selatan kita apresiasi,” katanya.
‘Dua matahari’ di pemerintahan Azam
Sebelumnya, mantan Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Labuhanhaji Barat (Ippemalbar), Ozy Rizky, mengatakan salah satu penyebab bobroknya pemerintahan Aceh Selatan hari ini diduga karena adanya dua matahari kepemimpinan.
Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan kuat bahwa pemerintah Azam sengaja membiarkan kekosongan kursi wakil bupati hingga hari ini.
Menurutnya, Bupati Aceh Selatan hari ini secara dejure kebijakannya memang masih seperti wakil bupati, sementara kebijakan finalnya dikendalikan dari luar pemerintahan.
“Wajar dikatakan jika di Aceh Selatan, bupati rasa staf khusus, karena kuat dugaan bupati sebagai kepala pemerintahan tidak memiliki kebijakan apa-apa tanpa persetujuan pihak di luar pemerintahan yang mengendalikan tersebut,” ucapnya saat melakukan aksi demo di Kantor Bupati Aceh Selatan, Jumat, 21 Mei 2021.
Ketua Ippelmabar menilai, hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di Aceh Selatan bahwa beberapa kali mutasi pejabat diduga dilakukan penuh dengan muatan politik yang didominasi oleh pihak luar pemerintahan.
“Jadi sangat wajar jika pejabat yang dilantik hanya perlu melayani tuannya yang di luar pemerintahan itu,” sebutnya.
Walhasil, lanjutnya, kekuatan dominan pihak luar pemerintahan itu pula yang membuat laju pemerintahan Aceh Selatan tidak lagi berpatron kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Selatan 2018- 2023.
Hal yang lebih miris, minimnya sumber anggaran di luar APBK untuk pembangunan Aceh Selatan ditenggarai oleh ketidakpercayaan pihak pemerintah di tingkat pusat maupun provinsi terhadap integritas Bupati Aceh Selatan yang tidak memiliki sikap tegas dalam membangun daerah.
“Sehingga sangatlah wajar di Aceh Selatan itu disinyalir bupati rasa staf khusus,” sebutnya.
Ia juga mengungkapkan perihal pemotongan tunjangan PNS dan uang jasa medis yang besar juga patut diduga merupakan bentuk mengakomodir ketersediaan proyek untuk pihak di luar pemerintahan.
Selain itu, ia juga mencontohkan kebijakan daerah lain mengimplementasikan anggaran refocusing Covid-19 dengan Aceh Selatan.
“Jika di daerah lain, anggaran yang dipangkas di masa Covid-19 ini lebih banyak dari pengurangan project fisik. Namun di Aceh Selatan justru lebih fokus terhadap pemangkasan tunjangan dan uang jasa medis,” katanya.
“Kenapa demikian, bisa jadi disinyalir karena untuk memenuhi kuota project pihak pengambil kebijakan di luar pemerintahan itu. Hal ini pula menyebabkan pelayanan masyarakat di pemerintahan Aceh Selatan menurun drastis,” pungkasnya. []
