KPA Serahkan Nama-nama Eks Kombatan Penerima Lahan kepada Sofyan Djalil
Theacehpost.com | JAKARTA – Pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) melalukan audiensi dengan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil di Jakarta, Kamis, 24 Maret 2022.
Tim KPA tersebut di antaranya, Wakil Ketua KPA Pusat, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, dan Juru Bicara (Jubir) KPA, Azhari Cage. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI.
Hadir juga pihak BPN Aceh, anggota DPR RI Fadlullah dan Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, pihak Kanwil BPN Aceh, dan Dirjen Pertanahan.
“Pertemuan ini adalah yang keempat. Agendanya membahas tentang pembangunan kebun bagi 3.000 eks kombatan seperti dalam MoU Helsinki,” ujar Jubir KPA Pusat, Azhari Cage dalam keterangan tertulis kepada Theacehpost.com.
Azhari Cage melaporkan, dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua KPA Pusat, Abu Razak menyerahkan dokumen berisi nama-nama eks kombatan GAM kepada Sofyan Djalil.
“Nama-nama itu diserahkan agar segera disertifikasi lahan dan dibangun kebun bagi eks kombatan sesuai perjanjian damai. Dalam pertemuan tadi, telah disepakati Pak Menteri Agraria, bahwa lahan bagi 3.000 eks kombatan tersebut segera diproses dan disertifikasi lokasinya,” sebutnya.
“Sudah ada di Aceh Timur, luasnya sekitar 15 ribu hektare,” kata Cage menambahkan.
Sementara itu, Abu Razak berterima kasih kepada Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, lantaran telah memfasilitasi pertemuan tersebut dan membuahkan hasil.
“Sebenarnya jumlah eks kombatan dan mantan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) Aceh mencapai puluhan ribu. Tapi, untuk sementara kita serahkan data ini dulu,” katanya.
Sudah berlarut-larut
Kepada Menteri ATR dan Wakil Ketua MPR, Azhari Cage menjelaskan jika persoalan lahan bagi eks kombatan GAM tersebut tak kunjung tuntas diselesaikan.
“Persoalan ini sudah 17 tahun berlarut-larut semenjak perjanjian damai ditandatangani. Kita harap pembangunan kebun eks kombatan segera tuntas dan bukan sekadar penyerahan tanah saja, tapi harus benar-benar dibangun kebun, sesuai dengan MoU dan juga harus mendapat perhatian juga bagi tapol napol dan anak-anak korban konflik,” pintanya.
Ia juga menjelaskan, selama ini Badan Reintegrasi Aceh (BRA) kewalahan menangani persoalan tersebut, lantaran alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas.
“Kami terus berusaha agar butir-butir MoU benar-benar dituntaskan. Kalau ada suara-suara sumbang biarkan saja, yang penting kami terus bekerja dan terus berusaha agar kewenangan-kewenangan yang Aceh miliki bisa segera terimplementasikan,” pungkasnya. []
