Ketua PWNU Aceh: Setiap UMKM Wajib Terapkan Prinsip Syariah
Oleh: Humaira dan Wianda
Theacehpost.com | BANDA ACEH – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh, Tgk H Faisal Ali berharap setiap jenis usaha wajib menerapkan prinsip syariah.
Pernyataan itu disampaikan Tgk Faisal saat menjadi narasumber ‘Kajian Santripreneur’ pada acara pelantikan DPW Hipsi Aceh masa khidmat 2022-2026 di Hermes Palace Hotel, Rabu malam, 31 Agustus 2022.
“Setiap UMKM ataupun usaha dari hulu sampi ke hilir, tidak boleh keluar dari prinsip syariah. Apakah itu pada permodalannya, produknya, kemasannya, itu semua tidak boleh keluar dari pada prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, Hipsi harus bantu pengusaha untuk mengurus sertifikasi jika ingin maju ke tingkat nasional dan luar negeri,” katanya.
Untuk UMKM yang beredar di Aceh, kata Tgk Faisal, Hipsi dapat mempercepat prinsip syariah tersebut di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.
“Kalau usahanya kecil tingkatnya, hanya beredar di Aceh, maka kita berharap seluruhnya bisa dengan sertifikasi halal yang ada di LPPOM MPU Aceh. Jadi, ini perlu diperhatikan oleh Hipsi, yaitu tentang syariah,” ujar Lem Faisal, sapaan akrabnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPU Aceh itu menaruh harapan kepada para pengusaha untuk mengedepankan akhlakul karimah (akhlak mulia) dalam menjalankan bisnisnya.
“Kita berharap Hipsi ini mampu memberikan kemudahan-kemudahan kepada teman-teman UMKM yang ada di dayah-dayah. Kalau memang mereka mengalami keterbatasan, misalnya dalam hal mendaftarkan usahanya dengan menggunakan teknologi, maka Hipsi harus mampu menjembatani hal ini. Ini bagian dari pada akhlakul karimah yang harus dipegang oleh Hipsi,” pungkasnya. []
Baca juga: Kepengurusan DPW Hipsi Aceh 2022-2026 Resmi Dilantik, Ini Harapan Ketum
