Ketua Fraksi Gerindra Wacanakan Sistem Parkir Berlangganan di Banda Aceh
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, mengusulkan penerapan sistem parkir berlangganan sebagai solusi atas permasalahan parkir yang terus terjadi di kota tersebut. Menurutnya, sistem ini lebih praktis bagi masyarakat dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga lima kali lipat dibandingkan sistem yang berlaku saat ini.
Hal itu disampaikannya menanggapi protes pedagang di kawasan Batoh terkait penerapan parkir elektronik (e-parking).
“Sebenarnya, e-parking dibuat untuk mengendalikan retribusi parkir agar tidak dimanipulasi. Namun, masalahnya masih banyak masyarakat yang belum memiliki kartu uang elektronik (e-money), sehingga enggan berbelanja di kawasan yang menerapkan sistem ini. Mereka lebih memilih toko dengan parkir manual karena sudah terbiasa membayar tunai,” ujarnya, Senin (3/3/2025).
Menurut Ramza, hal itu menyebabkan penurunan jumlah pelanggan di toko-toko yang berada di kawasan e-parking, sehingga wajar jika pedagang memprotes kebijakan tersebut. Sebagai alternatif, ia mencontohkan sistem parkir berlangganan yang telah diterapkan di beberapa daerah, termasuk Kota Medan.
“Dengan sistem ini, masyarakat hanya membayar sekali dalam setahun dengan tarif yang lebih murah. Selain itu, sistem ini akan meningkatkan PAD dan mencegah kebocoran retribusi,” tuturnya.
Ramza menjelaskan bahwa ada dua mekanisme penerapan parkir berlangganan. Pertama, bekerja sama dengan Samsat agar pembayaran dilakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK. Kedua, masyarakat bisa membeli stiker barcode yang dijual langsung oleh Pemko melalui Dinas Perhubungan atau BPKK. Kendaraan yang sudah melunasi parkir berlangganan akan diberikan stiker hologram sebagai tanda bukti.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banda Aceh per Januari 2024, jumlah kendaraan bermotor di kota ini mencapai 310.269 unit, terdiri atas 240.769 sepeda motor, 53.089 mobil penumpang, dan 13.729 mobil barang.
“Dengan tarif parkir berlangganan Rp75 ribu per tahun untuk roda dua, Rp125 ribu untuk roda empat, dan Rp150 ribu untuk mobil barang atau bus, potensi PAD yang diperoleh bisa mencapai Rp27 miliar per tahun. Saat ini, PAD dari retribusi parkir hanya sekitar Rp5 miliar per tahun,” jelasnya.
Terkait keberadaan juru parkir (jukir), Ramza menegaskan bahwa mereka tetap bisa bekerja dengan sistem gaji bulanan. Bahkan, jika PAD meningkat, jumlah jukir bisa ditambah untuk mengatasi pengangguran dan mencegah munculnya jukir liar.
Ia juga mengusulkan agar sistem parkir berlangganan tidak diterapkan secara wajib, melainkan opsional bagi masyarakat. “Biarkan masyarakat memilih apakah ingin berlangganan atau tetap membayar langsung seperti biasa. Seiring waktu, mereka akan melihat sendiri mana yang lebih menguntungkan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Ramza meminta para pedagang yang terdampak e-parking untuk bersabar. Ia memastikan DPRK akan membahas persoalan ini bersama Dinas Perhubungan agar ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
“Kami akan mencari solusi yang terbaik. Kami juga berharap ibu wali kota mempertimbangkan wacana parkir berlangganan ini demi kepentingan masyarakat,” pungkas Ketua DPC Gerindra Banda Aceh itu.
