Ketua DPRA: Siapa Berani Pecat Saya, Tunjukin Dimana Orangnya
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Ketua DPR Aceh, Zulfadhli Amd, mengaku tak seorang pun dari Partai Aceh yang berani membungkamnya untuk tidak mengkritik Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
“Saya bekerja di sini, tidak pernah ada satupun surat dari Partai Aceh yang melarang saya (mengkritik) jika ada kesilapan,” tegas Zulfadhli di dalam rapat paripurna DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (21/2/2025) malam.
Dirinya mengaku tak takut kehilangan jabatan sebagai Ketua DPR Aceh, bahkan menantang orang-orang dari Partai Gerindra untuk membuktikan jika ucapannya dalam membongkar kecacatan hukum penerbitan SK Plt Sekda Aceh keliru.
“Kita sudah ngomong jangan main-main dengan lembaga. Ini direkam ya, biar didengar sama Presiden, biar didengar sama orang Gerindra, silahkan lawan Ketua DPRA di posisi yang benar,” tegasnya dengan nada tinggi.
Zulfadhli mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak ada persoalan apapun dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Ia juga mengajak semua pihak untuk tidak menggunakan strategi fitnah dalam mengatur Aceh.
“Saya dengan Mualem tidak ada persoalan, kalau saya ada persoalan dengan Mualem, tidak mungkin berani saya ngomong begini malam ini. Kita atur Aceh jangan dengan fitnah, sepakat!” tegasnya.
Di samping itu, Zulfadhli menegaskan bahwa tak ada seorang pun yang berani memecatnya dari jabatan Ketua DPR Aceh. Ia bahkan menantang orang-orang dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) untuk melengserkannya.
“Saya lagi diobok-obok di luar, diupah YARA disuruh pecat. Siapa berani pecat saya, coba tunjukin dimana orangnya. Kalau saya di posisi benar, coba silahkan kalau berani. SK saya SK Mendagri, YARA itu kecil. Jangan main-main. Apa ada orang YARA di sini, keluar!” tegasnya.
“Malam ini saya bukakan semua, saya maunya rugi satu hari jangan rugi lima tahun. Bukakan semua sekarang dan tuntaskan persoalan ini. ingatkan Partai Aceh, kita ini DPR Aceh,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRA, Zulfadhli Amd, dengan nada keras membeberkan dalang dibalik terbitnya Surat Keputusan (SK) penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, yang disebutnya tidak sah atau maladministrasi.
“Ini permainan Bendahara Gerindra dan Ketua Gerindra Aceh, Fadhlullah dan T Irsyadi,” ungkap Zulfadhli saat memimpin rapat paripurna DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (21/2/2025) malam.
Zulfadhli menegaskan, dirinya akan menuntaskan persoalan SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh, bahkan ia bersumpah menyatakan bahwa SK tersebut bukanlah hasil produk yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Aceh (BKA).
“Saya akan tuntaskan persoalan ini, dukung saya. Siapa yang berani pecat saya? Akan saya lawan kalau saya di posisi yang benar,” tegasnya.
Di dalam rapat paripurna itu, Zulfadhli juga membeberkan sejumlah temuan keanehan SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh.
Pertama, tentang redaksional penulisan jabatan. Di dalam SK itu, tertulis ‘Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025, melaksanakan tugas disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh…’.
“Apakah ada yang model jabatannya begini? Kebiasaan di situ Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh. Ini kecolongan, dipastikan kecolongan. Kita tidak berbicara nama orang, kita berbicara secara administrasi,” ungkap Zulfadhli.
Kedua, tentang paraf. Terlihat di SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidak ada paraf dari BKA, tidak ada juga paraf asisten.
Ketiga, tentang kop surat SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh. keanehan didapat pada lambang burung garuda dan ketikan Gubernur Aceh.
“Kalau surat ini produk BKA, produk Pemerintah Aceh, ini (lambang garuda) lebih kecil. Tulisan Gubernur Aceh ini dibold, biasanya BKA dia ketik, bukan dicetak. Berarti ini dipastikan bukan produk BKA,” tegasnya. (Akhyar)
Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News dan saluran WhatsApp
