Ketua DPRA Ancam Lengserkan Fadhlullah dari Wakil Gubernur Aceh
THEACEHPOST.COM | Banda Aceh – Ketua DPR Aceh, Zulfadhli Amd, mengancam akan melengserkan Fadhlullah dari jabatan Wakil Gubernur Aceh jika tidak melakukan klarifikasi terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh.
Sebelumnya, Zulfadhli selaku Ketua DPR Aceh, merupakan whistleblower atau sosok yang mengungkap bahwa SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidaklah sah atau cacat hukum.
“Kita dukung Mualem-Dek Fadh kalau dia tidak begini lagi kerjanya. Kita akan dukung dia kalau kerjanya untuk rakyat. Kalau tidak, kita turunkan dia,” tegas Zulfadhli keras saat memimpin rapat paripurna DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (21/2/2025) malam.
Zulfadhli menegaskan, dirinya akan memanggil seluruh pihak terkait yang terlibat di dalam penerbitan SK Plt Sekda Aceh untuk dimintai keterangan.
“Semua pihak terkait akan kita panggil,” tegasnya.
Dirinya juga menegaskan akan menyurati Presiden Prabowo terkait indikasi SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh yang cacat hukum.
“Saya akan menyurati Presiden persoalan ini kalau memang Dek Fadh tidak mau rubah. Kita sudah ngomong, jangan main-main dengan lembaga,” tegasnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRA, Zulfadhli Amd, dengan nada keras membeberkan dalang dibalik terbitnya Surat Keputusan (SK) penunjukan Alhudri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, yang disebutnya tidak sah atau maladministrasi.
“Ini permainan Bendahara Gerindra dan Ketua Gerindra Aceh, Fadhlullah dan T Irsyadi,” ungkap Zulfadhli saat memimpin rapat paripurna DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (21/2/2025) malam.
Zulfadhli menegaskan, dirinya akan menuntaskan persoalan SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh, bahkan ia bersumpah menyatakan bahwa SK tersebut bukanlah hasil produk yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Aceh (BKA).
“Saya akan tuntaskan persoalan ini, dukung saya. Siapa yang berani pecat saya? Akan saya lawan kalau saya di posisi yang benar,” tegasnya.
Di dalam rapat paripurna itu, Zulfadhli juga membeberkan sejumlah temuan keanehan SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh.
Pertama, tentang redaksional penulisan jabatan. Di dalam SK itu, tertulis ‘Terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025, melaksanakan tugas disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh…’.
“Apakah ada yang model jabatannya begini? Kebiasaan di situ Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh. Ini kecolongan, dipastikan kecolongan. Kita tidak berbicara nama orang, kita berbicara secara administrasi,” ungkap Zulfadhli.
Kedua, tentang paraf. Terlihat di SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidak ada paraf dari BKA, tidak ada juga paraf asisten.
Ketiga, tentang kop surat SK penunjukan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh. keanehan didapat pada lambang burung garuda dan ketikan Gubernur Aceh.
“Kalau surat ini produk BKA, produk Pemerintah Aceh, ini (lambang garuda) lebih kecil. Tulisan Gubernur Aceh ini dibold, biasanya BKA dia ketik, bukan dicetak. Berarti ini dipastikan bukan produk BKA,” tegasnya. (Akhyar)
Baca berita The Aceh Post lainnya di Google News dan saluran WhatsApp
