Kemajuan Aceh Dimulai dari Pendidikan Bermutu
Oleh: Mulyadi Nurdin, Lc, MH*)
KEMAJUAN suatu bangsa dimulai dari tersedianya sumber daya manusia (SDM) berkualitas, dan SDM berkualitas dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu.
Publik Aceh seringkali dihebohkan oleh rendahnya daya saing Aceh secara nasional, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan di bidang MTQ.
Untuk mengejar berbagai ketertinggalan tersebut, perlu upaya keras lintas sektoral yang terintegrasi, dalam hal ini harus melibatkan semua instansi terutama yang bergerak di sektor pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian besar publik Aceh. Setiap ada publikasi terkait pendidikan selalu mendapat atensi besar dari masyarakat terutama di media sosial.
Bisa jadi itu sebagai wujud perhatian masyarakat yang terlanjur menaruh ekspektasi tinggi terhadap pembangunan pendidikan Aceh.
Ekspektasi tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam membangun Pendidikan Aceh.
Ekspektasi itu setidaknya didasari oleh berbagai regulasi yang memberikan kewenangan luas kepada Aceh, serta mengharuskan Pemerintah Aceh mengalokasikan dana yang besar untuk sektor pendidikan setiap tahun.
Beberapa tahun lalu, semasa saya menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh tahun 2018, masyarakat Aceh sempat optimis dengan program Aceh Carong yang menjadi program unggulan Pemerintah Aceh, namun lama-lama gaungnya makin meredup.
Mutu pendidikan Aceh terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan juga berbeda tergantung perpektif dari pembuat rating tersebut.
Biasanya yang sering dijadikan indikator mutu pendidikan adalah seberapa banyak pendaftar yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang dirilis Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT).
Walaupun hal itu bukan satu-satunya cara untuk memetakan kualitas pendidikan di Aceh secara konprehensif, setidaknya menjadi acuan dalam menilai sejauh mana kemampuan siswa Aceh saat berkompetisi secara nasional.
Terkait pentingnya pendidikan Aceh sudah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat melantik Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki di ruang paripurna DPR Aceh, (6/7/2022) lalu.
“Fokus betul pada program pendidikan dan kesehatan agar rakyat Aceh memiliki sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, memiliki keterampilan serta sehat,” kata Mendagri saat itu.
Tito menuturkan, Aceh memang provinsi kaya sumber daya alam, namun yang lebih utama membangun SDM masyarakat Aceh yang unggul, kreatif dan inovatif sehingga modal kekayaan SDA memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh.
Hal senada juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan hari Pendidikan Nasional tahun 2022 lalu yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu modal untuk menuju Indonesia maju.
“Melalui pendidikan kita menempuh jalan panjang untuk membangun identitas, karakter, dan martabat bangsa Indonesia untuk menyambut masa depan yang lebih maju,” ujar Presiden Jokowi.
Pada kesempatan berbeda Presiden Jokowi juga berharap Indonesia dapat menguasai pasar global terutama pasar digital di Asean. Menurut Presdien Jokowi, pada tahun 2025, pasar digital Indonesia dapat meningkat sampai di angka USD146 miliar.
“Ini artinya potensinya Rp2.100 triliun. Ini bagian yang muda-muda untuk ngerjain ini, jangan diambil oleh negara-negara lain. Indonesia memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi digital di Asia Tenggara. Kita berkontribusi 40 persen ekonomi digital kita di Asia Tenggara,” tutur Presiden.
Harapan itu menuntut semua stakeholders untuk bergandeng tangan untuk menyiapkan SDM mumpuni dalam menggapai target besar Indonesia maju di masa depan.
Secara nasional kebijakan tersebut dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan pada tahun 2023.
“Kebijakan menaikkan anggaran pendidikan tersebut juga merupakan upaya pemerintah agar Indonesia harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” Ujar Presiden Jokowi di Kompleks Parlemen RI, Selasa (16/8/2022).
Peningkatan Akses
Di antara langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan di setiap level.
Tanpa mengesampingkan pembangunan infrastruktur fisik yang sudah dilakukan selama ini, salah satu cara cepat untuk meningkatkan akses pendidikan adalah dengan mengoptimalkan teknologi Informasi dalam sistem pembelajaran, memaksimalkan penggunaan teknologi digital oleh guru dan siswa, sehingga dapat diakses kapanpun dimanapun.
Diketahui saat ini pemerintahan Jokowi sangat serius melakukan akselerasi digital, sehingga guru dan para siswa mahir dalam menggunakan teknologi. Digitalisasi pendidikan mampu meningkatkan akses literasi digital, yang akan berdampak pada kemudahan mengakses referensi pendidikan oleh tenaga pengajar dan siswa.
Idealnya semua pengajar harus menyediakan materi versi digital disamping materi analog yang sudah ada selama ini, materi digital dalam bentuk power point, video, animasi, dan model lainnya dapat di-save dalam cloud server yang dapat diakses oleh siswa setiap saat, sehingga memudahkan dalam belajar, mengerjakan berbagai soal dan menambah wawasan siswa meskipun mereka telah kembali ke rumah.
Link and Match
Salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan adalah seberapa banyak lulusan diterima di dunia kerja.
Menyikapi banyaknya pengangguran dari lulusan lembaga pendidikan perlu dilakukan langkah serius berupa Link and Match antara pendidikan dengan dunia kerja.
Sesuai data BPS pada Agustus 2021, lulusan perguruan tinggi yang bekerja hanya 10,18%, lulusan SMP 17,76%, lulusan SMA 18,87%. Ini menunjukkan betapa rendahnya serapan lulusan lembaga pendidikan di dunia kerja.
Untuk itu perlu meningkatkan skill lulusan yang dibutuhkan langsung oleh dunia kerja yang meliputi soft skills, hard skills, serta karakter yang sesuai kebutuhan industri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi rakyat Indonesia, Menurut Jokowi, para mahasiswa dan siswa harus mampu mengenal dunia kerja sejak dini.
“Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi,” ucap Jokowi pidato Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2022, Selasa, (16/8/2022).
.Presiden juga menegaskan bahwa budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme menjadi pilar utama.
Pemerataan Kualitas
Problem lain dalam pendidikan Aceh adalah kualitas yang belum merata antar daerah. Dapat dipastikan angka terbesar rendahnya mutu pendidikan berasal dari wilayah pedalaman. Ini terjadi karena kurangnya tenaga pendidik handal yang mau tinggal di pelosok-pelosok negeri.
Dalam proses rekrutmen pendidik selalu ada formasi ke daerah pedalaman, namun dalam perjalanan banyak dari tenaga tersebut pindah ke kota-kota, sehingga tenaga guru di pedalaman selalu kurang.
Menyikapi hal itu tentunya perlu langkah-langkah cepat dan realistis, selain pemerataan guru dan infrastruktur, hal lainnya adalah digitalisasi dan transformasi teknologi pendidikan.
Digitaslisasi pendidikan tidak lagi membatasi jarak antara gampong dan kota, dengan teknologi informasi semua dapat diakses oleh siswa walaupun berada di lokasi yang berbeda dengan guru.
Dengan teknologi bisa saja seorang guru yang tinggal di kota mengajar murid di pelosok gampong tanpa harus hadir secara fisik.
Konsep work form anywhere menjadi salah satu alternatif dalam menangani kesenjangan kualitas pendidikan tersebut.
Dengan demikian dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit dapat dihilangkan, karena seharusnya seluruh sekolah adalah favorit dan unggul, bukan hanya sekolah tertentu yang justru dapat memperbesar kesenjangan.
Seluruh lembaga pendidikan dan stakeholders harus adaptasi dengan Teknologi digital, apalagi dengan revolusi industri 4.0 dan 5.0 yang berbasis jaringan, tidak ada lagi sekat geografi, sehingga menjadi solusi atas kesenjangan guru dan kualitas pendidikan.
Untuk mengukur kompetensi siswa seorang guru juga bisa melakukan secara online, dengan menyediakan soal-soal yang perlu dijawab di cloud server, dan nilainya dapat langsung disetting secara otomatis begitu siswa menjawabnya.
Berbagai kemudahan dalam teknologi dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, malah jika belum memiliki anggaran bisa menggunakan layanan gratis seperti google doc, google drive, dan layanan free lainnya.
Terkait adaptasi teknologi, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki sudah menekankan pentingnya hal tersebut.
“Sebagai calon pemimpin bangsa, mahasiswa harus beradaptasi dengan zaman. Teknologi menjadi kunci, namun tetap harus memegang teguh etika, sesuatu yang tidak bisa diteknologikan. Selain itu, kunci sukses dan menjadi seorang pemimpin adalah percaya proses,” ujar Pj Gubernur Aceh saat menjadi pembicara pada kegiatan Pembinaan Akademik dan Karakter Mahasiswa Baru (Pakarmaru) Universitas Syiah Kuala (USK), (2/8/2022) lalu.
Ekstrakurikuler
Untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang yang sering menjadi barometer perangkingan secara nasional, seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), MTQ, Olimpiade Sains, dan lain-lain, perlu langkah-langkah khusus dan kelas khusus dalam bentuk ekstrakurikuler di seluruh sekolah.
Misalnya setiap sekolah menyediakan waktu khusus untuk mengajar kisi-kisi soal SNMPTN, soal-soal Olimpiade Sains, Soal-soal MTQ atau soal-soal lain yang sering diperlombakan secara nasional, sehingga setiap ada kompetisi, siswa kita sudah siap menghadapinya.
Khusus untuk kisi-kisi ujian SNMPTN sejauh ini sudah banyak kursus di luar sekolah yang melakukannya, namun belum sanggup menjangkau seluruh siswa karena persoalan geografis dan biaya, namun kalau menjadi program pada setiap sekolah tentunya akan menjangkau seluruh siswa sehingga lulusan PTN akan meningkat.
Peluang
Sebagai seorang Pj Gubernur yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI, Achmad Marzuki tentunya memiliki kemampuan dan akses jaringan yang luas di pusat.
Akses tersebut menjadi peluang besar bagi Aceh dalam meningkatkan kualitas pendidikan ke depan, berbagai program yang dibuat pastinya akan dapat diimplementasi dengan baik, jika ada hambatan dapat diselesaikan secara lokal maupun secara nasional.
Momen tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi pembangunan Aceh, berbagai hambatan regulasi, hambatan teknis, dan non-teknis seyogyanya dapat dicarikan solusinya pada kesempatan ini.
Walaupun demikian seorang Pj Gubernur bukanlah superman yang bisa melakukannya semudah membalikkan telapak tangan, namun dengan kerja keras semua pihak semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan bijaksana.
Persoalan pendidikan adalah persoalan bersama antara pemerintah, pendidik, orang tua, perguruan tinggi, serta masyarakat luas.
Setiap komponen bangsa bisa berperan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain.
Perguruan tinggi misalnya, bisa terlibat dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan melahirkan lulusan calon guru yang berkualitas, demikian juga dengan orang tua dapat berperan dengan memotivasi dan memonitor perkembangan anak masing-masing.
Masyarakat juga dapat berperan dengan memberikan dukungan dan melakukan kontrol sosial terhadap proses pendidikan dan pembelajaran di sekitar domisili masing-masing.
Sedangkan Pemerintah Aceh dapat berperan dalam hal penerapan kebijakan dan penganggaran yang memadai sesuai dengan amanat dari undang-undang.
Persoalan mutu pendidikan yang menjadi isu setiap tahun tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam waktu sekejap, tetapi perlu proses, planning, dan tahapan pelaksanaan yang tepat.
Anak-anak milenial sekarang justru anak cerdas yang sangat cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman.
Konsep pendidikan yang mengakomodir perkembangan siswa sudah saatnya diperbanyak, metode pendidikan yang guru sentris sudah tidak zamannya lagi sekarang, jika anak-anak tidak bisa memahami cara guru mengajar, maka seorang guru harus mengajar dengan cara-cara seorang anak bisa belajar.
Pengembangan SDM adalah program jangka panjang. Kalau program pengembangan SDM mulai diterapkan saat ini, hasilnya akan dilihat beberapa waktu ke depan. Tidak ada istilah terlambat dalam hal ini, lebih memulai sekarang daripada tidak memulai sama sekali.
*)Penulis adalah Kepala BKPSDM Pidie, Alumni Lemhannas RI, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Aceh Tahun 2017-2018
